Network
BERITA SUBANG - Anggota Komisi II Irwan Ardi Hasman mengapresiasi hadirnya Perkumpulan Omnibuslaw Watch dengan salah satu tujuannya memberi perhatian terhadap ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Selama untuk mewujudkan kepentingan rakyat umum saya mendukung sekaligus memberi perhatian khusus," kata Irwan saat berbincang dengan pendiri dan pengurus Omnibuslaw Watch di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 27 April 2021.
Anggota DPR dari fraksi Gerindra itu menganggap agenda kerja Perkumpulan Omnibuslaw Watch sangat selaras dengan tuntutan tugas dirinya, yang dipercaya menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) Tata Ruang, serta Panja HGU, HGB dan HPL pada Komisi II DPR RI.
Baca Juga: Deklarasi Omnibuslaw Watch Dorong Pemerintah Bangun Bank Tanah Sebagai Tindak Lanjut UU Cipta Kerja
"Terkait itu Omnibuslaw Watch setidaknya bisa ikut membantu kinerja Panja. Mulai dari informasi, pemetaan masalah dan lainnya yang terkait dengan fungsi dibentuknya Panja oleh DPR," tutur Irwan.
Irwan menambahkan bahwa target Panja ini bisa bermanfaat mewujudkan amanat tanah yang berkeadilan bagi rakyat sesuai amanat UU sehingga Kementerian ATR/BPN maksimal mewujudkan tentang pertanahan khususnya tentang Bank Tanah.
"Saat ini kan terlalu banyak konflik pertanahan yang tidak selesai-selesai sehingga kehadiran Bank Tanah mampu menuntaskan persolan masalah lalu dan menjadi solusi dikemudian hari," tandas anggota Dapil Jabar III Cianjur dan Kota Bogor itu.
Baca Juga: Ini Empat Isu Krusial Terkait Bidang Maritim Indonesia untuk Dapat Perhatian di RPP UU Cipta Kerja
Sementara, salah satu inisitor Perkumpulan Omnibuslaw Watch Iskandar Sitorus mengatakan dari data dan informasi di peroleh banyak sengkarut pertanahan, lebih khusus terkait reforma agraria. Diantaranya persoalan HPL seperti tanah di Rempang Galang, Batam dan eks HGU di Hambalang, Kabupaten Bogor serta sengketa Kehutanan Sumatera seperti Propinsi Riau.
