Network
BERITA SUBANG - Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai menyoroti rencana pemerintah yang akan memberikan label Tentara Nasional Papua (TNP) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Teroris dinilai tidak bisa. Pasalnya TNP atau OPM adalah freedom fighter atau pejuang kebebasan yang ditopang oleh Konvensi Jenewa.
"Keinginan Pemerintah untuk memberi label TNP-OPM sebagai organisasi Teroris, tidak bisa. TNP-OPM adalah freedom fighter ditopang Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter sebagai kombatan dan organisasi yang pernah hadir di PBB dan saat ini pun sering hadir di berbagai Forum PBB sebagai penentang kejahatan Koloni atau decolonisasi," kata Natalius Pigai dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 26 April 2021.
Diakatakan Dia dari simbol-simbol negara, bangsa OPM tidak menganut ideologi maut. Mereka kata dia lahir lebih dulu dari NKRI, Bintang Kejora lahir tahun 1942, sedangkan Merah Putih lahir 1944.
Natalius Pigai menjelaskan TNP-OPM adalah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan yang memiliki simbol-simbol negara bangsa atau nation state simbols, yakin; Bendera dengan Bintang Kejora-nya melambangkan Cahaya dan sinar kedamaian.
"Lambag burung mambruk sebagai tanda kedamaian. Kemudian Lagu kebangsaan hai tanahku Papua pemujaan tanah dan air nasionalisme Papua. Serta, wilayah kartografi Sorong sampai Merauke. Lalu, rakyat Papua bangsa Melanesia berkulit hitam. Karena itu TNP-OPM tidak menganut ideologi maut tetapi ideologi kebebasan atau freedom fighter," ujarnya.
Dijelaskan mantan Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, itu jika ditelisik dari sejahrahnya sudah lahir sebelum Indonesia masih merah, pucuk dan kecil bahkan Bintang Kejora dan persiapan kemerdekaan Papua sudah ada sebelum Negara Indonesia Lahir di Dunia yakni tahun 1942.
"Lahirnya bintang sampari oleh angganita manufaktur, proyek Papuanisasi oleh J Echoud, sedangkan Indonesia sendiri diakui oleh Belanda 1948. Tujuannya adalah kemerdekaan Papua," terang dia.
Baca Juga: Natalius Pigai Nilai 20 Tahun UU Otsus Papua Tak Efektif, Pemerintah Diminta Perlu Ada Perundingan
