Pengamat Sebut Pembentukan Kementerian Baru Dan Pengabungan 2 Kementerian Momentum Jokowi Evaluasi Kabinet

- 16 April 2021, 23:59 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Atau Musik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Atau Musik. /Foto: Seskab/

BERITA SUBANG - Pengamat Politik Komunikasi Emrus Sihombing mengatakan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan dibentuknya Kementerian investasi (Kemeninves) merupakan bagian momentum untuk melakukan evaluasi di kabinetnya dan seluruh jabatan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo.

"Setidaknya evaluasi dilakukan pada empat hal utama, yaitu kinerja, dimana kemampuan melakukan manajemen pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan, aseptabilitas publik, dan dukungan politik di Senayan," ucap Emrus dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 16 April 2021.

Baca Juga: Jokowi Bakal Reshuffel Kabinet di Bulan Ramadan Ini, Joman Beberkan Lima Menteri yang Diganti

Dia menjelaskan pada empat variabel tersebut diberi skor masing-masing 25 persen, kalau pejabat yang mendapat total skor 80 ke atas sebaiknya tetap menduduki jabatan publik tersebut.

"Sebaliknya, pejabat yang mendapat skor di bawah 80, sangat wajar direshuffle atau paling tidak direposisi," tuturnya.

Khusus dua kementerian baru Kemeninves dan Kemendikbudristek kata Emrus sebaiknya dipercayakan kepada sosok yang pantas, kredibel dan berani membuat terobosan baru, tentu sejalan dengan yang dikehendaki oleh Presiden di dua kemeterian yang baru ini.

Baca Juga: Perombakan Menteri Menguat, Ngabalin Sebut Jokowi Tak Punya Ketergantungan, Reshuffel Pekan Ini

"Menurut hemat saya, menteri investasi (Menives) harus mampu memacu pertumbuhan penanaman modal yang sangat signifikan di Indonesia, baik bersumber dari modal asing, dan juga mempersuasi WNI yang modal dan atau kekayannya “parkir” di luar negeri masuk ke Indonesia. Sebab, modal dan kekayaan WNI di luar negeri tidak sedikit," ujarnya.

Dia juga menyarankan Menives harus mempunyai jaringan internasional dan menguasai kondisi real Indonesia terutama aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan sumber daya potensial di bidang ekenomi.

Halaman:

Editor: Edward Panggabean


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x