Network
Berdasarkan kriteria EIU, skor 6,3 jatuh ke kategori demokrasi cacat.
Survei Indikator Politik Indonesia: demokrasi merosot
Ada juga survei yang pernah dirilis dari Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2020, yang menunjukkan persepsi publik terhadap tingkat demokratisasi di Indonesia semakin anjlok.
Menurut survei tersebut, 36 persen responden menyatakan Indonesia menjadi kurang demokratis dan hanya 17,7 persen yang menyatakan bahwa Indonesia lebih demokratis.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi sempat mengatakan hasil survei tersebut merupakan "alarm" yang perlu diantisipasi oleh elite politik.
Ada pertanyaan turunan, dimana hasil jawaban menunjukkan sebanyak 69,6 persen responden menyatakan "setuju atau sangat setuju" bahwa sekarang "warga makin takut menyatakan pendapat."
Mayoritas, yakni 64,9 persen responden, juga “setuju atau sangat setuju” bahwa “sekarang ini aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa.”
Ada banyak hal yang menjadi catatan dalam penyelenggaraan pemerintahan era Jokowi, yakni misalnya demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berujung pada ribuan orang ditangkap, lalu banyak juga kasus penangkapan akibat komentar di media sosial, penangkapan atas tuduhan penghasutan, hingga aksi peretasan yang harus dialami aktivis dan pegiat HAM.
Ini jawaban Mahfud MD
Adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang lebih dahulu bersuara, dari pihak pemerintah yang mengomentari KLB. Ia mengatakan pemerintah sejak era Megawati, SBY, hingga Jokowi tidak pernah melarang KLB.
