Network
BERITA SUBANG-Kementerian PUPR minta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) untuk ikut melakukan pengawalan dalam perbaikan sejumlah bangunan fasilitas pemerintah yang rusak akibat goncangan gempa berkekuatan magnitudo 6,2 di Mamuju dan Majene.
Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono kepada Kajati Sulbar Jhony Manurung saat meninjau beberapa lokasi gempa di Mamuju, Sulbar, pada Minggu, 17 Januari 2021 kemarin.
"Kejaksaan diminta untuk ikut dalam pengawalan pembangunan di Mamuju pasca Gempa, termasuk perbaikan kantor Kejati," kata Jhony dalam keterangannya kepada beritasubang.pikiranrakyat.com, Jakarta, Senin, 18 Januari 2021.
BACA Juga: Gempa Mag 6,2 Di Sulbar, Kajati Jhony Manurung: Semangat Para Jaksa Tetap Tegar
Dia menekankan pihaknya sementara masih berkantor di Rumah Susun milik Kejaksaan, sedangkan kantor Kejati mengalami kerusakan, karena terkena dampak gempa yang terjadi pada Jumat, 15 Januari 2021 dini hari waktu setempat. Selain kantonya gempa juga merusak sejumlah bangunan kantor pemerintahan, diantaranya Kantor Gubernur, Puskesmas dan jalan.
"Memang sementara kami masih berkantor di Rusun (Rumah Susun Adhyaksa) Sulbar, memang ada kerusakan akibat gempa itu, kerusakan tidak berat atau parah," ucap Jhony.
BACA Juga: Gempa M 6,2 Di Mamuju dan Majene, Kejati Sulbar Akan Melakukan Baksos
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki saat berada di Mamuju meminta agar Kejaksaan ikut mengawal dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit sejumlah kerusakan bangunan pasca gempa tersebut.
"Saya minta BPKP, untuk mengauditnya, termasuk Kejaksaan, layak atau tidak (bangunan diperbaiki) dan diberi stiker yang layak," ucap Basuki.
"Saya juga minta kepada Saudara Pak Kajati Sulbar, dikawal langsung pembangunan pasca Gempa ini Pak," sambung Basuki.
BACA Juga: Sabtu Pagi, Majene Kembali di Goncang Gempa Susulan Mgt 5,0 , Masyarakat Diminta Waspada
Menteri PUPR Basuki juga perintahkan jajaran untuk bergerak cepat melakukan penanganan tanggap darurat dengan menunjuk Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga Thomas Setiabudi Aden sebagai komandan lapangan penanganan darurat bencana gempa di Sulbar dan Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia untuk penanganan banjir di Kalsel.
Keduanya akan mengkoordinir balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PUPR di provinsi untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat.
Menurutnya penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
BACA Juga: UPDATE BNPB: 81 Orang Meninggal Diguncang Gempa M6,2 Di Sulawesi Barat
"Kita minta kontraktor yang tengah membangun infrastruktur di sekitar Sulbar maupun Kalsel untuk membantu penanganan tanggap darurat. Misalnya di Sulbar membantu proses pembersihan puing-puing bangunan, di Kalsel misalnya membantu mobilisasi bahan banjiran dan perahu karet untuk evaluasi warga," kata Menteri Basuki.
Beberapa kontraktor yang bekerja di Sulbar dan Sulteng adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Brantas Abipraya (Persero). Sementara di Kalsel, PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya.
BACA Juga: Ini Korban Banjir di 7 Kab/Kota Kalimantan Selatan, Sampai Ada Meninggal Hingga Darurat Bencana
Sebagai upaya penanganan darurat bencana gempa di Sulbar, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk memulai pembersihan puing-puing bangunan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah. Alat berat yang telah dikerahkan berupa sembilan excavator, satu unit backhoe loader, satu unit dozer, satu unit tronton, lima unit dump truck, dan 1 unit mobil crane.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mengerahkan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat terdampak, mencakup enam unit Mobil Tangki Air, 30 unit tangki air, satu unit mobil toilet, dan 10 unit tenda darurat.
Baca Juga: Biar Nga Kepo, Intip Penggugat Raffi Ahmad Yuk, Pengacara Nenek Martini Hingga Anggota Deligasi PBB
Langkah lanjutan adalah audit kerusakan bangunan dan infrastruktur, terutama kantor pemerintahan dan fasilitas publik seperti rumah sakit, pasar dan infrastruktur pendukung perkotaan dan irigasi.
Hasil audit akan menjadi data untuk program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulbar.***
