Network
Menyusul, tegas Burhanuddin dengan sedang dilaksanakannya program dan kebijakan terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di beberapa satuan kerja Kejagung, Kejati dan Kejari, sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi.
"Bidang Pengawasan dilibatkan untuk berperan aktif dalam penguatan monitoring yang salah satunya dilakukan melalui penyediaan media layanan berbasis teknologi informasi sehingga dapat memudahkan akses bagi siapapun untuk melakukan kontrol," ungkap mantan Jamdatun 2014 itu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajaran Kejaksaan untuk memperkuat pengawasan internal dan meminta harus terus diefektifkan agar sumber daya manusia Kejaksaan bertindak profesional.
"Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku, memperbaiki pelaku, dan memulihkan korban kejahatan. Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kesejahteraan kepada negara," ujar Jokowi saat membuka Raker Kejaksaan RI, secara virtual, seperti di kutip dari akun youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Untuk diketahui Raker Kejaksaan Tahun 2020 digelar sejak tanggal 14-16 Desember 2020 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kompleks Kejaksaan Agung.
Raker yang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena masa pandemi Covid-19 ini dilakukan secara virtual atau daring diikuti sekitar 4.386 pejabat di seluruh Kejaksaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Ikut terlibat dalam Raker itu diantaranya Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda (JAM), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, para pejabat eselon II, serta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Provinsi dan Kepala Kejaksaan Negeri di setiap Kabupaten/Kota.***
