'Susi Keliru Menurut Saya' Kata Hashim Djojohadikusumo terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster

- 5 Desember 2020, 14:31 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memperbaiki posisi masker saat menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Majalah Tempo di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memperbaiki posisi masker saat menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Majalah Tempo di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020 /Aditya Pradana Putra/Antara Foto/

BERITA SUBANG - Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Pada acara konferensi pers di di bilangan Pluit, Jakarta Utara, Jumat, 4 Desember 2020, Hashim, yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Gerindra, mengkritik Susi yang melarang ekspor benih lobster pada masanya.

Ia mengatakan, Indonesia seharusnya dapat menjadi negara terkuat di dunia untuk produk kelautan jika mengekspor lobster.

"Menurut saya banyak orang bilang Indonesia itu berpotensi superpower di produk kelautan. Kita yang besar, bukan Vietnam! Kebijakan menteri lama ini keliru. Budi daya lobster juga dilarang itu keliru, Susi keliru menurut saya," kata Hashim, seperti dikutip ANTARA.

Baca Juga: Prabowo Murka Terhadap Edhy Prabowo, Begini Kata Hashim: 'Saya Angkat dari Selokan, Ini Balasannya'

Itu sebabnya, kata Hashim, dirinya meminta kepada Edhy Prabowo yang menggantikan Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membuka keran ekspor benih lobster.

"Memang kebetulan dari partai Gerindra, ya saya ajukan, ketemu lah sama Edhy. Saya usulkan, 'Ed, berikan lah izin sebanyak-banyaknya, kalau saya, Ed buka saja sampai 100 usaha pun buka saja'. Karena pak Prabowo nggak mau monopoli, Partai Gerindra nggak mau monopoli," ungkap Hashim.

Masih terkait serangannya ke Susi, ia menilai kebijakan pemilik maskapai yang sempat besar dimasa lalu Susi Air membuat rugi banyak nelayan kecil.

Baca Juga: Mengejutkan, KPK Temukan Uang Miliaran Rupiah di Rumah Dinas Edhy Prabowo

Hashim mencontohkan, nelayan miskin yang ia maksudkan tersebar di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Namun, alih-alih membuat perbaikan di industri kelautan, Menteri KKP non-aktif Edhy Prabowo justru tersandung kasus dugaan korupsi izin usaha terkait ekspor benih lobster, atau benur.

Edhy justru melakukan kebijakan yang diduga membuat monopoli perusahaan logistik yang membuat harga pengiriman benur jauh diatas rata-rata.

Editor: Edward Panggabean


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x