Network
BERITA SUBANG-Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, meski awalnya Edhy Prabowo seorang pimpinan Partai Gerindra dan sempat ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, namun seyogyanya tidak dibawah keranah politik melainkan dilihat dari kacamata hukum saja.
"Sekalipun EP seorang politisi, salah satu pimpinan di sebuah partai dan sebagai menteri, agar wacana pengungkapan lebih produktif, maka perbincangan penangananan kasus dugaan perilaku koruptif terkait dengan perizinan ekspor baby lobster harus lepas dari kepentingan politik prakmatis. Lebih produktif lagi jika wacana berbasis kacamata hukum," ujar Emrus dalam keteranganya kepada beritasubang.pikiranrakyat.com, Jakarta, Sabtu 28 November 2020.
Baca: Wah Edhy Prabowo Tersangka KPK, Gerindra Ajak Kadernya Tetap Kompak
Emrus menjelaskan pasca penetapan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK, hal itu bagian dari fenomena hukum. Artinya, sudah menjadi rana hukum. Perbincangan publik pun sejatinya dari perspektif hukum.
"Karena itu, saya berpendapat agar para pihak sebaiknya berbicara fakta, data, bukti dan argumentasi hukum yang terkait dengan fenomena hukum tersebut," ungkap Emrus.
Jadi, lanjut akademisi dari Universitas Pelita Harapan itu, seyogyanya publik tidak mengaitkan dengan politik prakmatis, di kasus Edhy Prabowo itu, misalnya di musim Pilkada serentak ini. Pasalnya kasus yang menyeret Edhy Prabowo itu murni dalam koridor hukum dan berjalan secara objektif, normatif dan independen.
Baca: KPK OTT Menteri Edhy Prabowo, Bagaimana Nasib Suara Paslon Gerindra Pada Pilkada 2020
"Jika ada aktor sosial (politik) mengaitkan kasus tersebut dengan politik prakmatis, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian di ruang publik. Atau aktor tersebut bisa jadi mempunyai agenda mengaburkan wacana substansi dugaan perilaku koruptif tersebut," tutur Emrus yang dikenal sebagai Kominikolog Indonesia itu.
Para politisi prakmatis, lanjut Emrus agar bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan lontaran-lontaran komunikasi politik di ruang publik yang berpotensi membingungkan masyatakat.
