LBH Kesehatan Minta Jokowi Turun Tangan Awasi Tata Kelola Vaksin dan Obat Ivermectin Melalui KIPI

3 Agustus 2021, 02:11 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/7/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres/hma/rwa /Antara Foto/Hafidz Mubarak A/

 

BERITA SUBANG - LBH Kesehatan menilai setelah terbuka keran penggunaan berbagai merek vaksin di Indonesis maka ada baiknya tata kelola penanganan sampai penggunaan berbagai merek vaksin itu harus tetap diawasi dengan baik oleh Pemerintah melalui instrumen tim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

"Baik itu terhadap serum vaksin yang di beli oleh negara, BUMN atau pihak manapun yang mendatangkannya karena bantuan dan atau lainnya ke wilayah Indonesia. Supaya rakyat kita yang akan menggunakan vaksin-vaksin tersebut terhindar dari efek yang tidak baik," ujar Ketua Pendiri LBH Kesehatan Iskandar Sitorus dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.

Iskandar menambahkan, salah satu cara untuk mengukur efek itu tentunya Pemerintah harus terapkan perlakuan yang sama terhadap semua merek vaksin, yakni dilakukan uji klinis layaknya pada vaksin produksi Sinovac asal China tersebut.

"Tanpa perlakuan yang sama maka di duga kuat akan bisa menciptakan persepsi yang tidak baik dikemudian hari," tuturnya.

Baca Juga: Indonesia Kedatangan Bantuan Medis Oksigen Dari Arab dan 1 Juta Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Lanjut dia, uji klinis terhadap vaksin produk Sinovac di Indonesia sudah dilakukan dan patut dibanggakan, dan telah selesai dilakukan oleh tim uji vaksin di Bio Farma yang saat itu dipimpin oleh almarhumah Novilia Sjafri Bachtiar yang juga Kepala Divisi Surveilans dan Riset Klinis Bio Farma.

"Bagi LBH Kesehatan sangat berkabung atas meninggalnya almarhumah usai terpapar virus corona (Covid-19) pada 7 Juli 2021 lalu. Kami berharap lahir putra-putri bangsa yang setara mumpuni dengan almarhumah agar ke depan semua kualitas vaksin bisa teruji dengan baik sebelum digunakan," tuturnya.

Lanjutnya, selain terhadap produk serum vaksin, LBH Kesehatan mendesak Pemerintah agar lebih memberi dukungan terhadap riset-riset obat yang sudah terkategori pendamping obat terapi Covid-19.

"Salah satunya rencana uji klinis obat Ivermectin produk PT Harsen Laboratories yang tertunda oleh Universitas Pertahanan (Unhan) padahal mereka sudah mengevaluasinya sebelum diajukan ke Komisi Etik Kesehatan," tutur dia.

Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Joko Widodo Senin 2 Agustus 2021qq

Kata Iskandar Unhan mengklaim penelitian ini bertujuan melihat manfaat Ivermectin dalam pengobatan pasien Covid-19. Namun, sayangnya Dekan Fakultas Kedokteran Unhan Laksamana Pertama TNI dr. Arie Zakaria Sp.OT, SpKL pau telah meninggal dunia pada, 29 Juli 2021 lalu.

"Maka ada baiknya, rencana mulia dari FK Unhan itu bisa diteruskan oleh Pemerintah dengan mendorong Dekan yang baru untuk mewujudka uji klinis itu demi peluang untuk mendapatkan obat guna penanggulangan terhadap korban paparan Covid-19," ungkapnya.

Memang, sepengetahuan LBH Kesehatan kata Iskandar, saat ini uji klinis terhadap Ivermectin juga sedang dilakukan dari produk PT Indofarma (Persero) Tbk di delapan rumah sakit Indonesia, yakni RS Wisma Atlet, RS Esnawan, RS Suyoto, RSPAD Gaqqtot Subroto, RS Persahabatan, RS. Sulianti, RS Adam Malik dan RS Pontianak.

"Semoga uji klinis yang tatakelolanya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Pusat dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna untuk mengeluarkan izin edar bisa berjalan dengan baik dan faktual," tuturnya.

"Dalam lapan pimpinan rumah sakit tersebut di beri kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa agar uji klinis itu tidak mendapat kendala sekecil apapun. Keahlian para pimpinan rumah sakit itu menjadi harapan bagi bangsa kita dimasa pandemi ini," sambungnya.

Iskandar menilai keseluruhan tata kelola yang dilakukan oleh berbagai komponen anak bangsa terhadap pengawasan vaksin yang digunakan rakyat serta terhadap uji klinis obat Ivermectin itu bisa teregistrasi dengan lebih baik lagi pasca ditinggalkan oleh Direktur Registrasi Obat BPOM yakni almarhumah Nurma Hidayati yang meninggal dunia Jumat 30 Juli 2021 lalu.

Baca Juga: Jaksa Jebloskan Pinangki Ke Lapas Wanita Tangerang Pasca Putusan 4 Tahun Penjara Oleh PT DKI

"Semoga kinerja dan karya para putra-putri terbaik bangsa yang lebih dahulu meninggalkan kita tersebut bisa menjadi suri tauladan di masa mendatang guna melewati wabah Covid-19," ungkapnya.

LBH Kesehatan tambah Iskandar berharap Presiden Jokowi bisa mewujudkan perjuangan teknis yang sudah dilahirkan oleh tiga dokter yang telah pergi mendahului kita tersebut, hanya demi rakyat Indonesia.***

Editor: Edward Panggabean

Tags

Terkini

Terpopuler