BERITA SUBANG -Sejumlah anggota Komisi I DPR menangkap sinyal bahwa adanya upaya politisasi tragedi kemanusiaan di Palestina sebagai isu agama, yakni Islam dan non-Islam.
Untuk itu, Komisi I DPR meminta agar pemerintah proaktif menjelaskan pada publik bahwa tragedi di Palestina ini bukan isu agama.
"Semakin hari situasinya semakin mencekam dan menakutkan. Mohon dijelaskan betul, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, karena isu ini akan dibawa ke arah isu agama seolah-olah ini adalah Islam dan non-Islam,"kata anggota Komisi I DPR, Taufiq R Abdullah dalam RDP Panja Diplomasi Luar Negeri dengan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenlu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 18 Mei 2021.
Menurut Taufiq, isu itu perlu diluruskan karena tidak semua a mendukung kemerdekaan Palestina. "Hal ini agar tidak terjadi konflik antara kita dari persoalan orang lain," kata Taufiq.
Baca Juga: Konflik Israel dan Palestina, Jokowi Minta di Hentikan Karena Telah Merengut Ratusan Korban Jiwa
Menurut Taufiq, hingga saat ini berbagai upaya diplomasi sudah dilakukan. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama PM Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam telah sepakat untuk mengeluarkan Joint Statement atau pernyataan bersama terkait aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut.
Bahkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) juga sempat menyampaikan kecaman keras terhadap seluruh tindakan yang dilakukan Israel dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada16 Mei lalu.
"Sikap pemerintah Indonesia saya apresiasi karena telah menyampaikan tiga hal yang sangat fundamental di forum OKI, yaitu soal kekompakan negara-negara OKI, kemudian tuntutan dimana semua negara OKI mengupayakan gencatan senjata, dan yang terakhir sangat penting bahwa OKI berkonsentrasi penuh memikirkan Palestina, saya setuju dan itu mewakili aspirasi bangsa," kata Taufik.
Anggota Komisi I DPR Rudianto Tjen juga menekankan bahwa konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina bukan hanya konflik agama, tetapi merupakan konflik kemanusiaan.
Pihaknya mendorong pihak Kemenlu untuk mendengungkan hal tersebut dalam forum-forum pertemuan dunia yang membahas terkait penyelesaian konflik Palestina.
"Secara umum di daerah-daerah atau di Jakarta saja konflik Palestina ini dibawa seakan-akan perang agama, dibawa ke arah sana, sehingga penggalangannya seakan-akan diarahkan kepada agama tertentu untuk membantu Palestina, padahal seluruh rakyat Indonesia juga mendukung ini harus segera dihentikan. Jangan sampai ini mendorong perang saudara khususnya di Indonesia sendiri," papar politikus PDIP itu.
Kemudian, Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin juga mendorong pemerintah untuk terus-menerus memberi penjelasan kepada publik bahwa perang yang terjadi di Palestina bukan perang agama.
Baca Juga: 90.000 Warga Palestina Sholat Tarawih Di Masjid al-Aqsa untuk Menggapai Laylat al-Qadr
Pemerintah melalui Kemlu juga diharapkan memberikan pendidikan politik kepada publik terkait situasi sebenarnya di Palestina.
"Pemerintah harus berani mengatakan hal-hal objektif tentang posisi kedua negara dan perkembangan situasi yang sebenarnya. Karena ini dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh publik kita, which is ini bukan alasan yang sebenarnya. Selanjutnya, saya harap bantuan-bantuan yang dikumpulkan pemerintah Indonesia untuk Palestina betul-betul jatuh kepada tangan yang berhak," tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian Alphyanto Ruddyard memaparkan, berbagai upaya diplomasi yang telah ditempuh Indonesia terkait isu Palestina. Pemerintah juga telah menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang dilakukan Israel, termasuk penghancuran secara ilegal pemukiman di Syekh Jarrah, tepi Barat Palestina, baru-baru ini.
Baca Juga: Atasi Pandemi di Palestina, Puan Serukan Dukungan Internasional
"Pada tataran bilateral, Indonesia telah melakukan pendekatan kepada negara-negara untuk mengupayakan penghentian kekerasan. Indonesia terus berikan tekanan kepada Israel melalui berbagai forum dunia, baik PBB, OKI maupun dengan like-minded countries," kata Febrian dalam RDP.
"Secara umum di daerah-daerah atau di Jakarta saja konflik Palestina ini dibawa seakan-akan perang agama, dibawa ke arah sana, sehingga penggalangannya seakan-akan diarahkan kepada agama tertentu untuk membantu Palestina, padahal seluruh rakyat Indonesia juga mendukung ini harus segera dihentikan. Jangan sampai ini mendorong perang saudara khususnya di Indonesia sendiri," papar politikus PDIP itu.***