Network
Komisi VI juga meminta Bappebti untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait juga aparat hukum untuk melanjutkan proses permasalahan robot trading. Serta menjelaskan terkait dana masyarakat, dan progres pelaporan selambat-lambatnya 45 hari.
"Kita harus bisa jelaskan itu statusnya seperti apa," jelasnya.
Baca Juga: Polisi Periksa Saksi Terkait Bendera Mirip HTI di Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Dari fraksi Golkar M Sarmuji minta Bappebti harus dibenahi ulang.
"Bappebti ini harus di reset ulang dan dibenahi termasuk sistem penganggarannya. barangkali kita harus nilai anggaran Bappebti dengan anggaran sekecil ini rasanya gak mungkin bisa menjalankan fungsinya," kata Sarmuji
"Makanya saya menyarankan Kemendag untuk menambah anggaran Bappebti untuk mengakomodasi apa yang disebutkan tadi," saran Sarmuji.
Wakil Ketua Komisi VI Dari Fraksi PDIP Aria Bima menyoroti penyerapan anggaran yang minim pada Bappebti. menurutnya hal ini terlihat dari performa yang dihasilkan.
"Bayangan saya Bappebti itu sudah pontang panting 6 bulan ini, melakukan sosialisasi, penindakan, edukasi, memperbaiki sistem segala macem. ini penyerapannya (anggaran) rendah. aneh kan padahal masyarakat dirugikan sampai puluhan triliun terkait dengan usaha dengan kewenangan Bappebti," jelasnya.***
