Network
BERITA SUBANG - Kabupaten Subang salah satu daerah di Jawa Barat bagian selatan yang bakal menjadi prioritas dalam proyek infrastruktur percepatan pembangunan, salah satunya kawasan patimban.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kemenko Perekonomian saat memimpin proses verifikasi usulan proyek prioritas infrastruktur kawasan Rebana atau wilayah Cirebon-Patimban-Kertajati dan Jawa Barat bagian selatan telah mendapatkan usulan untuk memverifikasi yang akan dimasukkan dalam lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Giat Bangun Infrastruktur, Luhut: Itu Demi Rakyat
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo saat meninjau lokasi kilang Balongan, Jumat 28 Mei 2021 mengatakan kedua Menko tersebut pihaknya telah turun kelapangan untuk memverifikasi usulan yang diajukan pemerintah daerah di kawasan Jawa Barat bagian Selatan itu.
"Tiga hari ini kita melakukan verifikasi semua usulan yang diberikan oleh teman-teman di daerah," ujar Wahyu Utomo.
Saat proses verifikasi dilapangan selain dua Kementerian Koordinator itu, juga diikuti oleh pejabat dari kantor Sekretariat Kabinet, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Pemkab Subang, Pemkab Majalengka, Pemkab Indramayu, Pemkot Cirebon, Pemkab Kuningan, serta direksi PT Bandara International Jawa Barat (BJIB).
Baca Juga: Bupati Subang Minta 70 Persen Pagu Anggaran di Kecamatan Digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur.
Dari hasil verifikasi itu, nantinya pemerintah pusat juga akan melihat signifikansi usulan-usulan proyek infrastruktur tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah.
"Dari proyek-proyek yang diusulkan, diharapkan ada yang dapat diselesaikan sebelum tahun 2024," ujarnya.
Sementara itu, kata dia usulan yang sifatnya baru dan membutuhkan upaya percepatan akan segera dikerjakan bersama-sama kementerian terkait.
Baca Juga: Masyarakat Telematika Indonesia Keluhkan Infrastruktur Digital Masih Dikenakan Banyak Retribusi
"Kita harus berkolaborasi, Kemenko Ekonomi bersama dengan Kemenko Marves, Setkab serta pemerintah daerah secara bersama-sama karena hampir semua kementerian yang terkait dengan kewilayahan ini ada dibawah koordinasi kedua kemenko tersebut," tuturnya.
Pemerintah pusat lanjut dia dalam waktu dekat, bahwa proyek-proyek infrastruktur dikawasan Rebana dan Jabar bagian Selatan yang diusulkan akan jadi bagian dari lampiran Perpres tentang pengembangan wilayah Rebana dan Jabarsel.
"Ini (verifikasi) tentunya akan kita tindak lanjuti dengan rencana aksi karena kuncinya di hal detailnya. Setelah kita lihat projectnya mana yang green field mana yang brown field," ungkap Wahyu.
Baca Juga: Menko Luhut: Pelabuhan Patimban Akan Dukung Ekspor Mobil dari Karawang dan Bekasi
Wahyu juga menyampaikan bahwa dia melihat semua usulannya cukup baik, seperti hal yang sangat penting atau urgent misalnya sampah.
"Sementara lihat seperti majalengka dan pangandaran ini kan lokasi wisata yang perlu kita tata sampahnya supaya lebih menarik," urainya.
Tak hanya itu, diapun menyinggung tentang pentingnya koordinasi dan pembangunan di sektor transportasi agar akses ke lokasi wisata bisa lebih mudah.
"Ini yang saya lihat harus ada kolaborasi. Kita ingin tahun 2024 selesai atau paling tidak kalau itu KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) paling tidak finansial closing (pemenuhan pembiayaan) selesai pada triwulan 3 tahun 2024 supaya tidak ada istilah proyek mangkrak," tutur dia.
Sementara, Asisten Deputi (Asdep) Bidang infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves Djoko Hartoyo menyampaikan Kemenko Marves sendiri siap untuk menindak-lanjuti hasil verifikasi tersebut, dengan menunggu rancangan Perpres ditandatangani oleh presiden.
"Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi bersama dengan Biro Hukum Kemenko Marves dan Biro Hukum Pemprov Jabar saat ini dalam tahap akhir menyusun batang tubuh rancangan Perpres Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Kertajati Patimban dan Jawa Barat bagian Selatan serta akan segera membentuk tim koordinasi pusat setelah rancangan Perpres ditandatangani oleh presiden," bebernya.
Tim koordinasi pusat yang diketuai oleh Kemenko Marves ini akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait.
"Tugasnya antara lain adalah untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi usulan proyek di kawasan Jawa Barat," kata Asdep Djoko.
Namun kata Djoko Hartoyo Kemenko Marves, lebih dulu akan memastikan Pemda untuk menuliskan persentase komposisi pembiayaan secara detil untuk masing-masing proyek di dalam lampiran rancangan Perpres tersebut.
"Saya akan meminta dalam ĺampiran Perpres disebutkan komposisi pembiayaan, misalnya Pemkot/Pemkab berapa persen, Pemprov berapa persen dan Pemerintah pusat berapa persen," tukas Djoko.
Selain itu, sambungnya, dalam beberapa kondisi tertentu untuk menghemat APBN, pemerintah pusat juga akan memanfaatkan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Bila menggunakan skema ini, juga harus disebutkan dalam lampiran rancangan Perpres,'" pungkas Djoko.
Kendati, kata dia sedang pandemi, pemerintah masih tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan berbagai penyesuaian.
"Kita ingin semua pihak baik pemerintah maupun swasta mau berkolaborasi terutama dalam hal pembiayaan demi melancarkan pembangunan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan bersama," tuturnya.
Baca Juga: Sekda Subang Terima Keluhan Peran Koperasi TKBM Tidak Optimal di Pelabuhan Patimban
Adapun beberapa usulan program pembangunan infrastruktur Jawa Barat yang dikunjungi selama 3 hari sejak Rabu-Jumat, 26-27 Mei 2021 oleh Kemenko dan intansi terkait bersama Pemprov dan Pemda antara lain jalur tol Cisumdawu, Bandara Internasional Kertajati, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede.
Lalu, TPPAS Cirebon Raya, Jalan Lingkar timur Selatan yang berada di perbatasan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Brebes serta Indramayu, Waduk Kuningan, ITB kampus Cirebon, Subang Metropolitan, serta rancangan kawasan industri Petrokimia di Kabupaten Indramayu.***
