BERITA SUBANG- Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyayangkan lambannya Bappebti menangani kasus robot trading.
Padahal, korbannya ada di semua lapisan, mulai kelas bawah, kelas menengah dan atas. Mereka semua bernasib apes.
"Beberapa bulan ini saja, banyak masyarakat yang direct message (DM) saya soal robot trading. Sampai hp saya eror saking banyaknya DM masuk. Mereka ini bukan saja WA saya, bahkan mereka sampai datangi ibu saya yang lagi sakit untuk minta tolong soal robot trading," ujar Mutfi dalam rapat Komisi VI DPR RI, Selasa 7 Juni 2022/
Baca Juga: LPKS Siap Fasilitasi Pengembalian Uang Korban Robot Trading DNA Pro
Mutfi menyarankan, Bappebti perlu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar keluhan yang dirasa oleh rakyat bisa tersalurkan.
"Saya pernah ingatkan Kepala Bappepti yang baru untuk disediakan call center atau on site agar masyarakat yang membutuhkan bantuan soal robot trading bisa datang menyampaikan aspirasinya. Karena menurut saya harus didengarkan dulu suara rakyat ini," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VI dari fraksi Nasdem Martin Y Manurung, komisinya menyepakati perlunya disusun penguatan regulasi perdagangan digital Bappebti. Martin meminta penyusunan regulasi itu dilakukan dalam waktu 90 hari.
Baca Juga: Jadi Afilator Robot Trading OctaFx, SWI Ingatkan Gus Aswin
"Kita juga sepakati adanya penyediaan layanan pengaduan masyarakat dari Bappebti baik onsite maupun online atau call center dalam waktu 30 hari," kata Martin.
Komisi VI juga meminta Bappebti untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait juga aparat hukum untuk melanjutkan proses permasalahan robot trading. Serta menjelaskan terkait dana masyarakat, dan progres pelaporan selambat-lambatnya 45 hari.
"Kita harus bisa jelaskan itu statusnya seperti apa," jelasnya.
Baca Juga: Polisi Periksa Saksi Terkait Bendera Mirip HTI di Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Dari fraksi Golkar M Sarmuji minta Bappebti harus dibenahi ulang.
"Bappebti ini harus di reset ulang dan dibenahi termasuk sistem penganggarannya. barangkali kita harus nilai anggaran Bappebti dengan anggaran sekecil ini rasanya gak mungkin bisa menjalankan fungsinya," kata Sarmuji
"Makanya saya menyarankan Kemendag untuk menambah anggaran Bappebti untuk mengakomodasi apa yang disebutkan tadi," saran Sarmuji.
Wakil Ketua Komisi VI Dari Fraksi PDIP Aria Bima menyoroti penyerapan anggaran yang minim pada Bappebti. menurutnya hal ini terlihat dari performa yang dihasilkan.
"Bayangan saya Bappebti itu sudah pontang panting 6 bulan ini, melakukan sosialisasi, penindakan, edukasi, memperbaiki sistem segala macem. ini penyerapannya (anggaran) rendah. aneh kan padahal masyarakat dirugikan sampai puluhan triliun terkait dengan usaha dengan kewenangan Bappebti," jelasnya.***