Network
BERITA SUBANG - Presiden Joko Widodo resmi melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 28 April 2021.
Pelantikan dua menteri itu untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 serta satu kepala lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Selanjutnya Jokowi menunjuk Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengangkatan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala BRIN.
Baca Juga: Pengamat Sebut Nantinya Sosok Menteri Investasi Pilihan Jokowi Harus Out of Box
Ketiga pejabat itu di ambil sumpah jabatannya oleh Presiden Jokowi .
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Jokowi saat mendiktekan sumpah jabatan kepada tiga pejabat tersebut.
Untuk diketahui, pelantikan tersebut digelar setelah sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DPR juga telah menyetujui usulan pembentukan Kementerian Investasi.
Baca Juga: TePI Reshuffel Kabinet Jokowi Perlu Menyasar Kepada Menteri Bermasalah
Diakhir pelantikan Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama pejabat lainnya memberi ucapan selamat untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas, antara lain Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.***
