BERITA SUBANG - Upaya Pemerintah Kabupaten Subang menggenjot setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus dilakukan melalui desa.
Berbagai apresiasi setiap tahunnya dibagikan pada desa yang memenuhi target tertentu pencapaian tagihan pajak yang disetor melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
Bupati Subang H. Ruhimat dalam berbagai kesempatan menyampaikan dan memohon warga agar memiliki kesadaran dan kepatuhan tinggi dalam melunasi kewajiban membayar PBB.
Ia menugaskan kepala desa (kades) se-Kabupaten Subang untuk aktif menagih setoran pajak warga.
Baca Juga: Intip Yuk! Wak Euceu, Wanita Usia Senja, Tunawisma dan Tunanetra, Dapat Rumah dari Kades
Hasilnya, sejumlah desa berhasil mencapai target setoran dibuktikan dengan reward yang diterimanya berupa kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sebaliknya, ada pula desa yang masih menemui kendala penagihan PBB.
Kalau Pemilik Tanah Diluar Desa Gimana Cara Tagihnya?
Seperti yang disampaikan Kades Pangsor di Kecamatan Pagaden Barat yang ternyata mayoritas pemilik tanah yang didominasi lahan pertanian tersebut dimiliki oleh masyarakat ber-KTP luar Desa Pangsor.
"Tercatat, dari (sekitar) 15.000 hektar lahan pertanian di Desa Pangsor, 12.000 diantaranya milik warga desa tetangga kami, seperti Desa Margahayu dan Desa Bendungan," ungkap Kades Pangsor Nunung Toyibah, ditemui Berita Subang Selasa 12 Januari 2021 sore hari menjelang senja di ruang kerjanya.
Baca Juga: Di Subang, Jawa Barat, Ada 39 Desa Dihadiahi Sepeda Motor Karena Setoran PBB Tepat Target
"Kolektor kami sudah berusaha menemui Wajib Pajak (WP) di rumahnya masing-masing, namun berbagai kendala lapangan banyak ditemui. Diantaranya jarak tempuh dan WP yang sedang tidak berada dirumahnya seringkali menjadi kendala. Setelah petugas bolak-balik, saat bertemu mereka ternyata banyak yang masih belum bisa bayar," terang kepala desa penyandang Juara 1 Administrasi Desa Terbaik di Kecamatan Pagaden Barat itu.
Tak Capai Target, Bantuan Keuangan Daerah Tak Cair
Demi kepentingan bersama, agar keberlangsungan pembangunan Desa Pangsor tidak terhambat, Kades Nunung menghimbau para WP agar patuh pajak.
Salah satu sumber pendanaan pembangunan desa adalah dari Bantuan Keuangan Daerah (BKu/D) yang dikucurkan Pemkab Subang.
Menurut aturan baru yang mulai berlaku, BKu hanya cair apabila syarat dan ketentuan berlaku, diantaranya Pemddinilai pemenuhan target pencapaian setoran PBB.
Baca Juga: Banyak Desa Tunggak Setoran PBB di Subang, di Desa Maningsal Itu Bukan Masalah, Apa Resepnya?
BKu Tahap Pertama hanya dapat dicairkan saat desa memenuhi target setoran PBB minimal 40 persen.
Apabila tidak terpenuhi, maka otomatis BKu tidak akan bisa dicairkan, dan tentunya akan sangat berpengaruh kepada kinerja dan pembangunan desa," pungkasnya.
Terkait WP yang berdomisili di luar desa, Nunung memohon Pemkab Subang untuk membuat suatu regulasi khusus untuk terciptanya koordinasi antar pihak yang lebih kuat, agar ia dapat menggiring WP memenuhi kewajibannya.