Network
BERITA SUBANG-Ekonom senior Faisal Basri memperkirakan sejumlah kasus di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal sulit tersentuh karena terlalu banyak beking.
“Sadar enggak sih, DJP itu adalah direktorat jenderal yang tidak tersentuh kecuali oleh Tuhan. Jadi kelakuannya, sepak terjangnya itu tidak bisa diaudit, bebas audit,” kata Faisal dalam Diskusi Publik yang digelar Indef bertajuk Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta secara daring, Jakarta, Selasa 28 Maret 2023.
Menurut Faisal, hal itutidak lepas dari lemahnya pengawasan di internal Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Menkeu Sebut THR dan Gaji ke 13 ASN dan TNI Tidak Penuh
Akibatnya muncul analogi bahwa DJP adalah direktorat yang tidak tersentuh oleh lembaga manapun, kecuali Tuhan.
Suka atau tidak, lanjut Faisal, DJP saat ini menjadi lembaga yang bebas audit. Untuk mengauditnya perlu birokrasi yang bertele-tele. Yakni, izin dari Menteri Keuangan (Menkeu) terlebih dahulu.
Bahkan lembaga tinggi negara sekelas BPK sulit bisa menjangkau DJP.
Baca Juga: Soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun di DPR, Jokowi Perintahkan Ini ke Mahfud
“BPK tidak bisa masuk mengaudit sesuai dengan tanggung jawab konstitusi, tidak bisa harus seizin Menteri Keuangan, dan minta izinnya lama, sehingga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan atau menerobos ketentuan yang super melindungi pajak ini,” katanya.
