Network
Di era Susilo Bambang Yudhoyonon (SBY), Faisal menjadi salah satu yang menggugat aturan audit DJP harus mendapat izin dari Kemenkeu, ke MK.
Saat itu, Menteri Keuangan bersama Dirjen Pajak menghadiri langsung guna mengawal agar DJP tetap kebal.
“Saya juga mantan kepala LPEM FE UI ada di pihak yang menuntut DJP itu tidak kebal dari audit. Kami kalah total ,” ungkap Faisal.
Menurut Faisal Basri, DJP bisa dibersihkan dengan audit kredibel yang transparan.
Peran KPK juga harus ditingkatkan terutama jika ada pegawai pajak yang memiliki harta fantastis.
“Untuk level unit kerja pemerintahan seharusnya berlaku early warning system. Misalnya ada pejabat pajak yang gajinya berapa, tapi tiap hari ke mal, belanja mulu. Nah, harusnya sistemnya itu memiliki radar,” ungkap Faisal.***
