Network
Airlangga yang merupakan capres Golkar di Pilpres 2024, pada saat itu mengatakan tidak ingin menanggapi pernyataan Bahlil.
"Saya tidak menanggapi karena siklus (pilpres) berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Lihat undang-undangnya," kata Ketum Golkar tersebut.
Jika dirunut ke belakang, satu pelontar wacana penundaan pilpres atau peralihan kepemimpinan ditunda adalah Bahlil Lahadia, Menteri Investasi Kabinet Jokowi.
Bahlil, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pernah mengatakan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.
Pasalnya, ekonomi nasional masih memerlukan upaya lebih untuk bisa pulih akibat pandemi dan pelaku usaha perlu kestabilan politik.
Ada kekuatan besar?
Hal ini dikomentari oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno yang merujuk hasil survei institusinya pada Juni tahun lalu, ketika Parameter Politik merilis temuan survei bahwa mayoritas publik tak mau jabatan presiden tiga periode.
"Alasannya banyak, termasuk soal harus amandemen UUD 1945."
"Kini, sodara kembar jabatan presiden 3 periode muncul. Namanya pemilu 2024 diundur dengan alasan macam-macam," tulis Adi dalam postingan di Facebooknya minggu lalu.
Adi menyindir sejumlah partai mulai terlihat aktif berdakwah dan "setuju wacana ini", tambahnya.
