Network
BERITA SUBANG - Semakin gaduh! Wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode ramai dikomentari partai politik dan pengamat politik hingga pakar hukum tata negara.
Terbaru, Jerry Massie, pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), mengatakan terkait isu penundaan Pemilu 2024 akan membuat demokrasi Indonesia menjadi cacat.
"Ini amanat UUD 1945, bagi saya usulan prematur ini sulit dilakukan dan dilaksanakan. Tak ada lembaga yang bisa menghentikannya (penundaan pemilu)," kata Jerry pada 26 Februari 2022, seperti dilansir dari ANTARA.
Sebelumnya, ada beberapa tokoh, tepatnya dua Ketua Umum Partai, yakni Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang berkomentar terkait diperlukannya Presiden Joko Widodo tetap memimpin Indonesia meski telah menjabat dua kali sebagai presiden.
Yang pertama, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengklaim banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda 1-2 tahun.
Kata Muhaimin, pernyataan dirinya bukan tanpa data. Ia menyebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 27 Februari 2022, seperti dilansir ANTARA.
Muhaimin berkomentar terkait penundaan pemilu pada saat memberikan pengarahan pada acara Bimbingan Teknis Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat serta orasi politik bertajuk "Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan", di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu 26 Februari 2022.
Muhaimin menambahkan perubahan data terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.
