“Arya Sinulingga tidak mengerti filosofi penegakkan hukum, jadi dia cuma cari efek kekejamannya saja,” ujar Haris.
“Saya mau bilang itu gaya-gaya politisi, bukan pejabat negara. Gaya politisi yang mengklaim keberhasilan, menurut saya ini tidak arif dan menyakiti para korban yang menabung di Jiwasraya dan Asabri. Pada kenyataannya pihak ketiga kesulitan menikmati tabungan mereka,” ucap Haris menambahkan.
Menurut Haris, sudah banyak kerugian dialami pihak ketiga yang berurusan dengan BUMN. Dari kasus Jiwsraya dan Asabri, pemerintah dinilainya hanya sebatas ingin menegakkan hukum, namun tidak melihat efek panjangnya kepada para korban.
“Ada banyak pihak ketiga yang kehilangan haknya gara-gara pemerintah sekadar mau menegakkan hukum, tapi tidak ada perlindungan terhadap pihak ketiga,” kata Haris.
Lebih lanjut, terkait kritik yang dilontarkan Ahok, Haris melihatnya tidak terkait dengan status komisaris maupun direktur utama. Ia berpendapat, pernyataan Ahok sebenarnya sudah tepat.
“Kritik Ahok dalam situasi ini, menurut saya bukan soal jabatan komisaris maupun dirut. Kalau Dirut Pertamina terjebak dan terkunci oleh Menteri BUMN, saya pikir itu tugasnya komisaris. Sudah benar apa yang Ahok bicarakan,” ujarnya.
Terakhir, Haris melihat pemerintah dengan gayanya yang sulit menerima masukan atau fakta-fakta yang ada di lapangan, akan terus menimbulkan gelombang kritik.
“Gaya rezim ini, cepat atau lambat akan memunculkan protes dan kritik dari banyak pihak, termasuk dari dalam lingkungan pemerintahan sendiri,” tandas Haris.***