Network
BERITA SUBANG - Sejumlah Jaksa telah selesai digodok melalui pelatihan prinsip dan kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Jaksa Penuntut Umum terkait dengan perkembangan penerapan prinsip dan kerangka HAM dalam sistem hukum nasional maupun internasional.
Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi secara resmi telah menutup kegiatan pelatihan selama tiga hari sejak Selasa - Kamis, 21-23 September 2021, dan menyampaikan apresiasinya kepada jajaran jaksa dan narasumber yang mengikuti pelatihan tersebut.
"Saya berpesan agar materi yang telah diperoleh dapat terus diperdalam, karena apa yang telah disampaikan disini bukan berarti telah paripurna, namun justru baru awal untuk membuka cakrawala pemikiran yang harus terus kalian perdalam dan kaji lebih lanjut," ucap Setia Untung Arimuladi saat penutupan Pelatihan Prinsip dan Kerangka HAM bagi JPU secara virtual dalam keterangannya, Jakarta, Jumat 24 September 2021.
Baca Juga: Setia Untung Timsus Penuntasan HAM Berat Upaya Konkrit Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum
Dia pun mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak penyelenggara yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan pelatihan ini, dan berharap pada jajaran Jaksa Penuntut Umum yang ikut pelatihan itu dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan berbagai hal terkait penegakan hukum dan HAM.
"Kami berharap pelatihan tidak hanya ini saja, namun secara berkelanjutan dapat dilaksanakan pelatihan-pelatihan lainnya dengan menggandeng berbagai pihak, yang pada akhirnya akan berdampak positif untuk meningkatkan kompetensi para penegak hukum dan menjadi modal penguatan SDM Kejaksaan," tuturnya.
Baca Juga: Setia Untung Apresiasi Rakernis 2021 Bidang Pidsus, Jaksa Agung: Cara Kerja Out Of The Box
Setia Untung berharap di masa mendatang, peserta pelatihan ini dapat menindaklanjuti dengan membentuk sebuah forum komunikasi yang nantinya menjadi wadah diskusi tingkat lanjut yang konstruktif dan produktif antara para perserta.
"Sehingga terus terjalin komunikasi, kerjasama dan sinergi dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan penghormatan terhadap HAM dan tanpa meninggalkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.
