Network
BERITA SUBANG - LBH Kesehatan menilai setelah terbuka keran penggunaan berbagai merek vaksin di Indonesis maka ada baiknya tata kelola penanganan sampai penggunaan berbagai merek vaksin itu harus tetap diawasi dengan baik oleh Pemerintah melalui instrumen tim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
"Baik itu terhadap serum vaksin yang di beli oleh negara, BUMN atau pihak manapun yang mendatangkannya karena bantuan dan atau lainnya ke wilayah Indonesia. Supaya rakyat kita yang akan menggunakan vaksin-vaksin tersebut terhindar dari efek yang tidak baik," ujar Ketua Pendiri LBH Kesehatan Iskandar Sitorus dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.
Iskandar menambahkan, salah satu cara untuk mengukur efek itu tentunya Pemerintah harus terapkan perlakuan yang sama terhadap semua merek vaksin, yakni dilakukan uji klinis layaknya pada vaksin produksi Sinovac asal China tersebut.
"Tanpa perlakuan yang sama maka di duga kuat akan bisa menciptakan persepsi yang tidak baik dikemudian hari," tuturnya.
Baca Juga: Indonesia Kedatangan Bantuan Medis Oksigen Dari Arab dan 1 Juta Vaksin AstraZeneca dari Jepang
Lanjut dia, uji klinis terhadap vaksin produk Sinovac di Indonesia sudah dilakukan dan patut dibanggakan, dan telah selesai dilakukan oleh tim uji vaksin di Bio Farma yang saat itu dipimpin oleh almarhumah Novilia Sjafri Bachtiar yang juga Kepala Divisi Surveilans dan Riset Klinis Bio Farma.
"Bagi LBH Kesehatan sangat berkabung atas meninggalnya almarhumah usai terpapar virus corona (Covid-19) pada 7 Juli 2021 lalu. Kami berharap lahir putra-putri bangsa yang setara mumpuni dengan almarhumah agar ke depan semua kualitas vaksin bisa teruji dengan baik sebelum digunakan," tuturnya.
Lanjutnya, selain terhadap produk serum vaksin, LBH Kesehatan mendesak Pemerintah agar lebih memberi dukungan terhadap riset-riset obat yang sudah terkategori pendamping obat terapi Covid-19.
"Salah satunya rencana uji klinis obat Ivermectin produk PT Harsen Laboratories yang tertunda oleh Universitas Pertahanan (Unhan) padahal mereka sudah mengevaluasinya sebelum diajukan ke Komisi Etik Kesehatan," tutur dia.
