Network
BERITA SUBANG - Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menilai kebijakan Pemerintah Jokowi-Maruf Amin dalam penanganan masalah Covid-19 melalui Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) telah gagal dalam mengatasi masalah Covid-19 dan memperburuk ekonomi serta penghidupan rakyat.
"Pada kenyataanya PPKM Darurat hanya membatasi mobilitas masyarakat tertentu saja karena Pemerintah yang ambigu dan ini membuktikan pemerintah menghindari tanggungjawab atas dampak dari kebijakan penanganan Covid dan pada akhirnya tidak dapat mencegah penularan virus Covid-19," kata Ketua umum AGRA Rahmat Ajiguna dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 20 Juli 2021.
Rahmat juga menilai PPKM Darurat pada perkembanganya juga mendapat tantangan yang cukup luas, terutama bagi mereka yang kehilangan pendapatan dan dengan terpaksa tidak mematuhi penerapan PPKM Darurat karena tuntutan keberlangsungan hidup.
"Penanganan masalah Covid yang berkepanjangan dengan berbagai skema termasuk PPKM Darurat telah memerosotkan perekonomian nasional dan memperdalam krisis ekonomi rakyat," tuturnya.
Dia melihat bahwa pertumbuhan ekonomi minus, Negara mengalami defisit anggaran, hutang Negara meningkat untuk penanganan Covid termasuk, alat kesehatan dan Vaksin.
"Dari keseluruhan lagi-lagi rakyatlah yang paling menderita akibat dari kebijakan pemerintah Jokowi-Maruf," ungkapnya.
Baca Juga: Biar Menteri Ga Asyik Nonton Ikatan Cinta, Fadli Zon Usul Jokowi Pegang Komando Penanganan Covid-19
Rahmat menambahkan bagi kaum tani produsen pertanian pangan, meskipun harga-harga kebutuhan pangan mahal di pasar, tak pelak harga hasil pertanian sangat rendah, sementara biaya produksi pertanian terus meningkat.
"Ini ancaman terhadap krisis pangan di dalam Negeri. Bagi kelas buruh, PPKM Darurat menjadi ancaman kehilangan pekerjaan, bahkan telah terjadi PHK besar-besaran dilakukan oleh pengusaha," ungkap dia.
