Demokrat Minta Kubu Moeldoko Tidak Halalkan Segala Cara

BERITA SUBANG - Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron  meminta  kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak menghalalkan secara cara.

"Jangan hanya untuk ambisi politik kemudian menghalalkan segala cara. Misalnya memanipulasi  beberapa ketentuan yang sudah ada seperti AD/ART yang berlaku tahun 2020 dan telah sesuai ketentuan Kemenkumham," kata Herman Khaeron Selasa 9 Maret 2021 kepada awak media.

Kabarnya, jajaran Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko akan menyambangi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Selasa 9 Maret 2021.

Tujuan Kedatangan jajaran Demokrat hasil KLB Deli Serdang tersebut salah satunya untuk menyerahkan AD/ART partai yang baru.

 Baca Juga: AHY Datangi Kemenkumham, Sampaikan Keberatan dan Minta Pemerintah Tolak Hasil KLB Demokrat Versi Deli Serdang

Baca Juga: Ternyata, Gatot Nurmantyo Juga Pernah Ditawari Untuk Lengserkan AHY

Baca Juga: Polemik AHY-Moldoko, Andi Arief Minta Mahfud Jangan Diam, Menkopolhukam Bicara Menunggu Legalitas Hukum Baru

Sebelumnya, Demokrat kubu Moeldoko akan datang ke Kemenkumham tepatnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada hari yang sama dengan kedatangan kubu Demokrat AHY yakni  Senin 8 Maret 2021, namun urung.

Lebih jauh Herman mengharapkan agar Kemenkumham bisa bersikap tegas dan menolak pengesahan Demokrat kubu Moeldoko karena tidak memenuhi semua sisi hukum baik  dari sisi pelaksanaan maupun legal formal.