Network
BERITA SUBANG - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak akan menindak-lanjuti atau memproses laporan dari Gerakan Anti Radikalisme alumnus Institute Institute Teknologi Bandung (GAR ITB).
Din Syamsudin, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu dilaporkan GAR ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diduga sosok radikal.
GAR ITB melalui surat bernomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 pada 28 Januari 2021 lalu melaprkan Din Syamsudin dalam kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Din Syamsudin diduga telah melanggar kode etik ASN terkait reaksinya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Selain itu keterlibatan Din Syamsudin di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dikenal kritis menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi jadi sorotan GAR ITB.
Rupanya hal itu membuat Menkopolhukam Mahfud MD merasa perlu angkat bicara.
Menurut Mahfud MD pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsudin menganut faham radikal, sebaliknya Mahfud MD menyebut Din Syamsudin sebagai pengusung moderasi beragama yang menjadi usungan pemerintah juga.
"Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah," kata Mahfud MD, seperti dicuitkan akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu, 13 Februari 2021.
Din Syamsuddin ditegaskan Mahfud MD bukan radikalis melaikan sosok kritis, dibuktikan dengan dorongan Din Syamsudin menguatkan pemahaman Muhammadiyah bahwa Indonesia sebagai "Darul Ahdi Wa Syahadah".
