Network
BERITA SUBANG-Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) berhentikan Asep Agus Handaka Suryana sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), karena ditengarai pernah ikut HTI yang dilarang pemerintah.
Keputusan pergantian itu berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 87/UN6.RKT/Kep/HK/2021, yang memberhentikan Asep dari jabatannya dan menunjuk Eddy Afrianto untuk mengisi jabatan tersebut. Padahal Asep baru ditunjuk sebagai wakil dekan pada 2 Januari 2020 lalu.
BACA Juga: ASN Kedapatan Ikut HTI, PKI dan FPI MenPAN-RB Ancam Beri Sanksi Pemecatan
"Unpad selalu berkomitmen untuk menjalankan fungsi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dengan senantiasa menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta peduli dengan dinamika kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat," ucap Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti, dalam arahannya, di Kampus Unpad, Bandung, Jawa Barat, Senin, 4 Januari 2020.
Rektor Rina saat pelantikan seperti dikutip dari laman situs Unpad.ac.id, juga menegaskan penentuan pejabat-pejabat di lingkungan universitas, termasuk dalam proses penetapan Dekan dan Wakil Dekan, karena itu sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, stakeholder utamanya adalah pemerintah.
BACA Juga: Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI
"Unpad juga semakin besar, umurnya sudah lama, stakeholdernya juga para alumni yang jumlahnya ratusan ribu. Dengan demikian, kita bekerja tidak hanya di rumah dengan anggota yang besar jumlahnya, tetapi juga dengan stakeholder dari berbagai unsur. Kata kuncinya adalah kita bekerja dengan integritas yang tinggi, jujur dan hasilnya tidak hanya untuk Unpad tetapi berdampak bagi bangsa dan negara Indonesia,” ujar Rektor.
Lebih lanjut dijelaskan Kepala kantor Komunikasi Publik Dandi Supriadi, seperti dikutip dari Antara, meski Asep sudah tidak lagi mengikuti organisasi yang telah dilarang pemerintah sejak 2017 lalu. Namun Unpad tetap konsisten menjaga integritas kebangsaan.
BACA Juga: FPI Dibubarkan, PBNU: Bukan Berarti Pemerintah Anti Islam
