Network
BERITA SUBANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah mengubah mindset atau cara pandang soal pengelolaan pemerintahan di daerah. Menurut Mendagri, situasi dan perubahan zaman serba dinamis sehingga pola pikir dan cara-cara lama harus ditinggalkan.
Pemimpin di daerah harus mampu merespon perubahan pola pikir karena kepala daerah adalah ujung tombak terselenggaranya pemerintahan di daerah. Salah satunya untuk mengedepankan terobosan dan inovasi dalam berbagai produk kebijakan.
“Situasi sudah berubah, zaman sudah berubah, jadi harus merubah mindset kita juga selaku pimpinan kepala daerah," kata Mendagri dalam siaran pers, Jumat, 18 Desember 2020.
Baca Juga: ABG Pembawa Sajam di Polres Jaksel Ternyata Ketua Ormas Pencinta Habib Bahar
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai pengelolaan administrasi pemerintahan, tak terkecuali di bidang keuangan.
Kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi juga sangat diperlukan untuk mendukung sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sehingga mampu bersaing secara global. Selain itu, sistem pemerintahan yang semulanya sentralistis juga sudah berubah menjadi desentralisasi, maka spiritnya harus mampu untuk bisa mandiri dan mampu bersaing.
Untuk itu, Mendagri meminta pemerintah daerah melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam proses penganggaran.
Baca Juga: KPK Cekal Istri Edhy Prabowo Bepergian Keluar Negeri
"Kita adalah pelayan masyarakat, sehingga dengan banyaknya keterbukaan, makin kuatnya LSM non-government, kemudian makin terbukanya informasi kita memang harus mengubah mindset dalam bidang keuangan penganggaran. Sistem harus dibuat lebih transparan,” ujarnya.
Mendagri Tito juga menuntut keseriusan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Sebab, kepala daerah sebagai pelayan masyarakat harus mengelola berbagai kebijakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tak menuai kontra dan kritikan di masyarakat.
