Network
BERITA SUBANG-Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan keputusan Pemerintah yang membebaskan biaya kepada rakyat dalam vaksinasi Covid-19 dinilai sebuah keputusan populis, namun semua itu harus didukung informasi yang jelas guna menghindari pungutan liar.
"Langkah itu agar masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar serta menutup celah pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi," ujar Bamsot dalam ketangannya, seperti dikutip Antara, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020.
Sebabnya Bamsoet mendorong Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19 dan manajemen PT Bio Farma merampungkan program kerja masing-masing, terkait produksi dan pengadaan vaksin serta program vaksinasi COVID-19.
Politisi Golkar itu pun mengapresiasi keputusan Pemerintah itu, sebagai keputusan populis, agar rakyat dapat melihat dan merasakan langsung kehadiran serta peran negara melindungi semua orang.
"Keputusan pemerintah menanggung semua beban pembiayaan vaksinasi Covid-19, itu menjadi aktualisasi dari politik hukum negara yang menempatkan kesehatan dan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di masa pandemi," ujarnya.
Dia menekankan semua institusi negara harus mengamankan keputusan tersebut agar pada waktunya nanti, vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan negara tepat guna dan tepat sasaran.
Menurutnya, keputusan pemerintah memberi gratis dengan rencana program vaksinasi Covid-19 ini disambut antusias bagi masyarakat, namun semuanya harus didukung dengan informasi yang benar dan akurat dari pemerintah.
"Karena vaksinasi COVID-19 sudah dipastikan gratis, semua pemerintah daerah harus mensosialisasikan informasi itu kepada masyarakat di daerah-nya masing-masing hingga ke tingkat rukun tetangga (RT), termasuk warga pedesaan," tuturnya.
Selain itu masyarakat harus tahu tentang bebas biaya vaksinasi untuk mencegah penipuan atau pungutan liar.
