Network
BERITA SUBANG-Pemerintah membuka kembali daftar calling visa bagi 8 negara, salah satu negara masuk dalam daftar tersebut yakni Israel, alasan Kemenkumham membuaka layanan calling visa bagi negara-negara tersebut karena dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu.
Menyikapi hal itu Anggota DPR Fadli Zon mengatakan kalau pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham membenarkan telah memberikan fasilitas calling visa dengan memasukan negara Israel, hal itu dinilainya sebagai upaya penyeludupan yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk memberikan fasilitas bagi warga negara Israel masuk ke Indonesia tanpa melalui hubungan diplomatik.
Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan dalam pembukaan UU Dasar 1945 pada paragraf pertama menyatakan bahwa sesunguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.
"Ini jelas perintah kontistusi tidak bisa Indonesia bekerjasama dengan penjajah, dengan kolonialisme termasuk juga Israel yang telah melakukan penjajahan kolonialisme terhadap negara Palestina," ujarnya seperti dikutip beritasubang.pikiranrakyat.com melalui akun Youtube Fadlizon Official, Jakarta, Senin, 30 November 2020.
Menurutnya sepanjang Indonesia merdeka 75 tahun, bahwa Palestina termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia di antara negara-negara arab lainnya. Bahkan, kata dia Indonesia ketika konvensi Asia Afrika pun masih punya utang untuk mengakui kemerdekaan Palestina.
"Kini setelah 75 tahun, tiba-tiba dan sangat mengejutkan, kalau pemerintah membuka fasilitas calling visa, artinya diam-diam Pemerintah membolehkan warga negara Israel masuk, tentunya melalui sebuah prosedur yang namanya clearing house dari beberapa intansi," tuturnya.
BACA: Israel Masuk Daftar Negara Calling Visa, Ini Alasan Kemenkumham
Politisi Gerindra itu pun heran atas kebijakan yang dilakukan Pemerintah saat ini, dan baginya sangat aneh ditengah hiruk pikuk pandemi Covid-19 pemerintah membuka dan menyelipkan Israel sebagai negara yang masuk dalam daftar calling visa tersebut tanpa ada hubungan diplomatik.
"Bagi saya harus diusut masalah ini dan kita meminta kepada pemerintah harus dihentikan, harus dibatalkan rencana untuk pembukaan yang disebut sebagai calling visa bagi Israel," tegasnya.
