BERITA SUBANG- Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022 mendatang
Pengangkatannya sebagai Gubernur DKI Jakata, didasari pada keputusan Presiden Jokowi.
Heru Budi Hartono yang lahir 13 Desember 1965 di Medan, Sumatera Utara ini punya karir cemerlang. Sebelum menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden, dirinya merupakan pejabat karir di Pemprov DKI.
Baca Juga: Diberondong Ratusan Peluru, WNI Indonesia Novita Kurnia Putri Jadi Korban Salah Tembak
Pada 2014 di masa gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah diangkat sebagai walikota Jakarta Utara.
Namun hanya setahun yaitu 2015, ia dipromosikan menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta.
Kemudian pada tahun 2017 Heru Budi Hartono diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan jika melihat dari rekam jejak yang ada, memang terlihat bahwa Heru Budi Utomo ini adalah seorang birokrat yang dekat baik dengan Ahok maupun Presiden Jokowi.
“Bisa jadi itu adalah alasan kuat mengapa akhirnya Presiden Jokowi memilih Heru Budi Hartono sebagai Pejabat Sementara Gubernur DKI Jakarta per 17 Oktober 2022,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Senin 10 Oktober 2022.
Sebagai seorang pejabat yang bukan dipilih oleh rakyat tetapi ditunjuk oleh pemerintah pusat maka tidak sedikit publik yang khawatir penjabat ini bertindak lebih mementingkan kepentingan pihak yang menunjuknya daripada kepentingan masyarakat banyak.
Achmad juga menyebut, Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) sempat meminta untuk membatalkan pengesahan Heru Budi Utomo.
Boyamin menilai, Heru memiliki rekam jejak yang tidak baik selama dirinya menjabat di DKI Jakarta.
“Ketika menjabat Kepala BPKAD Jakarta Heru Budi sempat diperiksa KPK terkait suap reklamasi pantai Jakarta,” kata Achmad.
Baca Juga: Crazy Rich Subang Asep Sulaeman Borong Saham IPPE
Heru Budi juga terseret kasus pembelian tanah Cengkareng dan RS Sumber Waras di masa Ahok sebagai Gubernur Jakarta.
“Ini semakin mengkhawatirkan tentang pejabat sementara DKI Jakarta ini. Bagaimana orang yang memiliki banyak catatan korupsi malah justru dipilih sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta,” katanya.***
kuti berita terkini kami melalui Google News.