BERITA SUBANG - Ketua DPR Puan Maharani minta Komisi III DPR secara ketat mengawasi kinerja Polri dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Tujuannya, kata Puan, agar citra Polri tidak tercoreng dan rusak di mata masyarakat akibat ulah mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.
“Tugas fungsi pengawasan Polri itu ranah dari Komisi III untuk melakukan pendekatan. Kemudian menanyakan permasalahan, apa yang akan dilakukan dan tentu saja paling penting adalah jangan sampai kemudian citra Polri itu tercoreng dan membuat kepercayaan masyarakat jadi berkurang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 16 Agustus 2022.
Baca Juga: Kamaruddin: Bukan Cuma Tembak, Diduga Sambo Juga Gasak Rp200 Juta Uang Brigadir J
Baca Juga: Lagu Iwan Fals, ‘Polisi dan Bajingan Viral’, Lirik Menyentak Semua Larut Dalam Permainan
Puan juga menekan agar penanganan kasus pembunuhan Brigadir J segera diselesaikan secara terbuka.
Hal ini agar bisa segera memangkas berbagai isu yang simpang siur di masyarakat.
Puan menyebutkan bahwa melalui penyidikan kasus ini, Polri bisa lebih profesonal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Alami Gangguan Kejiwaan, LPSK Sebut Putri Candrawati Tak Layak Diperiksa
“Ini merupakan salah satu momentum bagi polri. Tapi bukan bersih-bersih. Lebih memperbaiki kinerja yang selama ini ada. Transparan, dan lebih dekat dengan rakyat,” kata Puan.
Lebih lanjut, Puan menerangkan selama prosesnya Komisi III DPR telah melakukan komunikasi dengan Polri. Tak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa parlemen menunggu hingga sidang DPR dibuka.
Ini karena Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sudah membentuk Tim Khusus penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.
Baca Juga: LBGT Cerita Lama di Kepolisian, Hitam Putih Tidak Pernah Diungkapkan
“Kan sudah dibentuk tim penyelidikan (tim khusus) yang dipimpin oleh Kapolri, jadi kami menunggu sebelumnya, sampai akhirnya itu diumumkan bagaimana prosesnya. Dan saya berharap ini menjadi proses yang bisa segera dibuka secara terbuka dan kasus ini segera selesai sehingga tidak berlarut-larut dan menimbulkan berita yang simpang siur,” kata Puan.
Puan juga menyinggung agar Komisi III DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pendekatan agar citra polri tidak tercoreng.
“Karena kan fungsi pengawasannya itu merupakan ranah dari Komisi III untuk melakukan pendekatan. Kemudian menanyakan permasalahan. Apa yang akan dilakukan dan tentu saja yang paling penting adalah jangan sampai kemudian citra polri itu tercoreng dan membuat kepercayaan masyarakat jadi berkurang,” tegas Puan.
Dapatkan berita terkini, informasi terbaru dan kabar terkini dari BeritaSubang.com melalui Google News.
***