BERITA SUBANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju saat memberikan arahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Maret 2022.
Teguran tersebut dilayangkan Jokowi karena sejumlah kementerian masih membeli produk impor untuk pengadaan barang
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kesal karena sebagian besar barang-barang impor tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri.
"Ini kita ngerti enggak hal-hal seperti ini. Jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor," kata Jokowi.
Baca Juga: Profil Pastor Andi Simon, Penyembuh Jalanan yang Rendah Hati
"Seragam dan sepatu Tentara dan Polisi beli dari impor. Kita ini di mana-mana bisa (produksi seragam dan sepatu," tambahnya.
Tak hanya itu, tempat tidur di rumah sakit juga masih impor. Padahal kata Jokowi Indonesia telah mampu memproduksi barang tersebut.
Jokowi menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah meningkat apabila konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk dalam negeri.
Baca Juga: Pastor Andi Simon Tutup Pelayanan Doa Kesembuhan di Graha YHS, Balikpapan
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengatakan bahwa hal tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Karen itu ia menegaskan kementerian/lembaga untuk berhenti impor barang-barang dari luar.
"Jangan ini diteruskan, stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita," ucapnya.
Jokowi juga mengancam akan mengumumkan kementerian/lembaga yang masih membeli produk impor.
"Mau kita teruskan, silahkan. Nanti saya umumkan. Saya kali sudah jengkel akan saya umumkan," ujar Jokowi.
Presiden pun menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.
Baca Juga: Napoleon Bonaparte Ingin Bertemu Saifuddin Ibrahim
Selain itu, Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam platform yang tersedia.
"Saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang Rp400 triliun di Mei. Segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-Katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya," tandas Presiden. ***