BERITA SUBANG - Persatuan Gereja-gereja Indonesia atau PGI prihatin terhadap kejadian gejolak antara warga masyarakat dan aparat kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, karenanya mereka minta kepolisian segera membebaskan warga yang ditangkap
Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow dalam keterangannya setelah PGI mencermati dan mengkaji gejolak yang terjadi pada warga di Desa Wadas, di tengah kekhawatiran bangsa ini menghadapi Gelombang Ketiga Covid-19 yang hari-hari ini meningkat tajam.
"Namun, kita dikejutkan dengan bentrokan antara warga masyarakat dan aparat kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo," tutur Jeirry dalam keterangannya, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022.
Karena itu PGI kata dia menyampaikan beberapa sikap atas peristiwa yang dialami warga Desa Wadas tersebut.
Pertama kata dia, PGI bersimpati dengan warga yang dirugikan dalam peristiwa ini. Kehilangan tanah sebagai tempat hidup bukanlah sesuatu yang mudah, sekalipun ada kompensasi yang ditawarkan.
"Kedua, meminta agar pemerintah lebih sabar dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan terhadap warga desa yang menolak, daripada sekadar mengatasnamakan pembangunan," ucapnya.
"Pemerintah perlu lebih persuasif dalam menangani persoalan ini. Penanganan yang terburu-buru berpotensi memicu konflik, baik vertikal maupun horizontal."
Baca Juga: Komnas HAM Diminta Bentuk Investigasi Masalah Gejolak di Desa Wadas
Ketiga lanjut dia, meminta aparat kepolisian segera membebaskan warga yang ditangkap dan belum dibebaskan sampai saat ini. Gejolak itu bermula dari penolakan sebagian warga terhadap pengukuran lahan di desa tersebut, diduga untuk penambangan (quarry) dan pembangunan Bendungan Bener, berujung pada penangkapan 60-an warga desa yang menolak.
"Dialog yang baik dengan masyarakat harus dibangun, menjauhkan iklim intimidatif di Desa Wadas, agar mendapatkan solusi yang tepat," tuturnya.
Baca Juga: Gejolak di Desa Wadas Tak Perlu Terjadi, Natalius Pigai: Kepolisian Yang Dipaksa Pemerintah
Selain itu, keempat lanjutnya meminta semua pihak untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menghargai hasil putusan hukum yang ada.
"Kelima, mendorong semua pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan atau keuntungannya sendiri," tandasnya.***