BERITA SUBANG - Jaksa Agung Burhanuddin perintahkan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Ardiansyah untuk ungkap dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Panglima TNI Andika Perkasa pun langsung bereaksi.
Untuk diketahui kasus dugaan korupsi pengadaan Satelit Slot Orbit di Kemenhan tersebut terjadi sejak tahun 2015 yang ditaksir kerugian negara sekitar Rp500 miliar lebih.
"Perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Satelit di Kemenhan tahun 2015, akan disampaikan Jampidsus," kata Burhanuddin usai menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 14 Januari 2021.
Baca Juga: Calon Tunggal Panglima TNI Andika Perkasa Berharta Rp179,9 Miliar, Punya Aset di Australia dan AS
Kendati demikian Burhanuddin mengaku, terkait kedatangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke kantornya, dikatakan dia tidak ada pembicaraan khusus, sifatnya sebatas koordinasi dan sinergitas dalam penegakan hukum.
Mendengar penyampaian Jaksa Agung itu tak pelak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang berada di samping Burhanuddin pun langsung bereaksi dan mengatakan, pihaknya siap mendukung.
"Siap mendukung keputusan Pemerintah dalam proses hukum proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015," ucap Andika Perkasa.
Baca Juga: Calon Tunggal Panglima TNI Andika Perkasa Berharta Rp179,9 Miliar, Punya Aset di Australia dan AS
Alasan Andika Perkasa menemui Burhanuddin hanya sekedar mengingatkan bahwa dua institusi yaitu Kejaksaan RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk saling memahami.
“Jadi saya memberikan statement kepada Jaksa Agung bahwa kita siap mendukung semua yang menjadi kewenangan Jaksa Agung termasuk didalamnya pengadilan HAM, dimana ini juga ada kaitannya dengan TNI, kami akan all out mendukung termasuk proses hukum koneksitas yang sedang berlangsung," ucap Andika Perkasa.
"Kita akan all out, jadi Bapak Jaksa Agung yakin bahwa kita mendukung apapun yang beliau minta, termasuk dalam penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 sampai 2020, kita siap mendukung apapun yang diperlukan mulai dari menghadirkan saksi, barang bukti dan lain sebagainya,” sambung mantan KSAD itu.
Baca Juga: Febrie Ardiansyah Bongkar Korupsi Proyek Satelit Slot Orbit Rp500 M di Kemenhan
Sementara itu Burhanuddin menambahkan mengenai penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia, sampai saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk menentukan apakah ini masuk dalam tindak pidana korupsi atau ada kelalaian bisnis maupun risiko bisnis.
"Dalam waktu dekat, akan disampaikan pengembangan dalam penanganan kasusnya," tutur dia.
Sebelumnya Jampidsus Febrie Ardiansyah mengatakan dari hasil gelar ekspose, satelit yang disewa tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama, sehingga indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan auditor, diperkirakan uang yang sudah keluar sekitar Rp500 miliar.
Baca Juga: Jampidsus Febrie Ardiansyah Paparkan Kasus Posisi Dugaan Korupsi Garuda Indonesia
Kata dia dana itu berasal dari pembayaran sewa Satelit Arthemis dari Perusahaan Avant Communication Limited sekitar Rp41 miliar, biaya konsultan senilai Rp18,5 miliar, dan biaya arbitrase Navayo senilai Rp4,7 miliar.
Selain itu, ucap Febrie ada pula putusan arbitrase yang harus dilakukan pembayaran sekitar 20 juta dollar Amerika.
"Dan, inilah yang masih disebutkan sebagai potensi karena masih berlangsung dan melihat bahwa timbulnya kerugian atau potensi sebagaimana tadi disampaikan dalam persidangan arbitrase karena memang ada kejahatan yang dalam kualifikasinya masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi,” tandasnya.***