BERITA SUBANG - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) memutuskan untuk menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dipimpin Moeldoko.
Keputusan diambil setelah diberi waktu tujuh hari untuk melengkapi berkas, kubu KLB belum juga memenuhinya.
"Setelah diperiksa, masih ada yang belum terpenuhi. Antara lain tidak disertai mandat ketua DPC. Maka, permohonan ditolak," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021.
Menkumham menjelaskan, jika kubu KLB masih keberatan dengan AD/ART maka itu menjadi ranah pengadilan.
Baca Juga: Dituding Bakal Rebut Kantor PD di Jalan Proklamasi, SHE Andi Arief Sakau
Baca Juga: Herzaky Mahendra : Mana Mungkin Pengurus Demokrat Abal-abal Mendemisioner AHY
Baca Juga: Moeldoko : Tugas Saya Menjaga Demokrasi
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Moeldoko menegaskan, dirinya punya hak politik, tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan serta siap menjaga demokrasi.
"Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan. Apalagi, menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan, saya konsisten," ujar Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dalam keterangan videonya yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dr_moeldoko, Selasa 30 Maret 2021.
Dalam videonya tersebut, Moeldoko, yang mengenakan kaos putih dengan lambang garuda di sebelah kiri, meyakini prajurit TNI tidak akan mudah diprovokasi. Hal ini karena selama memimpin dirinya selalu menanamkan kebajikan, kesejahteraan, profesionalisme, dan tidak pernah membuat prajurit merintih.
"Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil. Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi," ujar Moeldoko.***