Network
Namun efektifkah mengatasi masalah? Alih-alih membantu masyarakat hal ini justru memberi efek domino pada harga CPO internasional karena Indonesia merupakan produsen kelapa sawit nomor wahid di dunia.
Pada sebuah diskusi virtual, yang diadakan Kamis, 3 Februari 2022, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada indikasi kenaikan harga acuan CPO secara konsisten.
"Trennya harga CPO tidak akan turun. Sampai Januari 2033, harga CPO masih bertengger di angka RM 5.000-5.500 per metrix ton dan kita akan berhadapan dengan rezim harga yang tidak murah seperti dulu,” ujar Tauhid.
Jika harga CPO di pasar global mengalami trend kenaikan terus, maka pemerintah harus bersiap-siap mensubsidi dalam angka yang besar.
Sebagai informasi, dana pungutan sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2021 mencetak rekor tertinggi, dengan membukukan angka hampir Rp 70 triliun. Jika ekspor dikurangi, maka dana pungutan diperkirakan dapat lebih rendah.
"Jadi kami melihat ini suatu kebijakan yang rumit operasionalisasinya. Kenapa sekarang harga minyak mulai turun tapi barang sulit di lapangan, ini ada problem serius di level industri CPO, karena tampaknya produsen mengalami kesulitan dengan penyesuaian harga,” kata Tauhid dalam diskusi online pada Kamis lalu.
Sengkarut di atas harus segera dibenahi pemerintah, karena rakyat yang akan menjadi korbannya.
Bhima Yudhistira dari Indef juga menyoroti "sanksi kepada produsen minyak goreng juga sangat lemah."
"Apa ada produsen minyak goreng yang dicabut izin ekspor atau izin usaha karena gagal menyalurkan minyak goreng? Kan tidak ada itu. Akibatnya ya suka suka si produsen mau gulirkan pasokan berapa ke pasar. Dalam hal ini pemerintah memang kurang tegas.
Bhima juga mengatakan kebijakan DMO merupakan kebijakan yang terlambat. "Terlambatnya kebijakan DMO untuk CPO sebagai kunci stabilitas pasokan dan harga di produsen minyak goreng. Sebelum ada subsidi minyak goreng idealnya ada DMO dulu," demikian ujarnya.
