Network
BERITA SUBANG - ABPN tahun ini menyebut penanganan kesehatan merupakan salah satu fokus pemerintahan kabinet Jokowi di 2021. Ternyata anggaran Covid-19 mencapai Rp61,8 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Seperti dikutip di laman presidenri.go.id, ada empat fokus APBN 2021, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.
Presiden Joko Widodo, pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, November 2020 lalu mengatakan alokasi belanja pemerintah di 2021 untuk penanganan kesehatan sebesar Rp169,7 triliun.
Baca Juga: Masuk Fokus Jokowi di 2021, Pemilik Kartu KIS Bisa Cairkan Bantuan Sosial Tunai Rp300.000
Angka ini masih dibawah alokasi belanja untuk pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, dan perlindungan sosial Rp408,8 triliun.
Dua pos pengeluaran besar lainnya yakni ketahanan pangan dan pembangunan bidang TI masing-masing sebesar Rp99 triliun dan Rp 26 triliun.
Pada sebuah acara CEO Forum Kamis, 21 Januari 2021, Presiden Jokowi mengatakan:
“Kalau ada yang bertanya, industri apa yang akan bertahan dalam situasi Covid-19 ini? Kalau saya melihat, ini perlu terus kita kembangkan: Satu, pangan. Kedua, farmasi dan rumah sakit. Tiga, teknologi jasa keuangan dan pendidikan,” ucapnya, seperti dikutip di laman presidenri.go.id
"Ini adalah masa yang sulit. Semua negara, 215 negara, mengalami hal yang saya seperti kita alami. Ke depan, tantangan dan peluang-peluang yang ada ini harus kita hadapi dan kita raih,” ujar Presiden.
Pada acara yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi paparan secara detail anggaran penanganan Covid-19 tahun ini di APBN 2021, yakni sebesar Rp61,84 triliun.
Baca Juga: Inilah Fokus Jokowi di 2021 untuk Menangani Pandemi Covid-19: Vaksinasi, Insentif, Bansos
"Ini pun masih bisa berubah dengan adanya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus dan keinginan pemerintah untuk mengamankan supply dari vaksin Covid," jelas Sri Mulyani dalam acara tersebut.
Berikut detail paparan yang disampaikan:
- Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19
- Rp3,7 triliun untuk antisipasi imunisasi alias vaksinasi.
- Rp1,3 triliun sebagai sarana dan prasarana laboratorium, litbang dan PCR.
- Alokasi untuk Kementerian Kesehatan Rp1,2 triliun
- Alokasi BPOM sebesar Rp 100 miliar.
Baca Juga: Fin Komodo, Jeep Mini Asal Cimahi Punya Teknologi Sekelas Pesawat Terbang
Ada juga pos anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk antisipasi bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (JKN PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.
Dalam APBN 2021, ada juga sisa lebih anggaran (SILPA) 2020 sebesar Rp 36,44 triliun yang merupakan carry over untuk penanganan kesehatan dan vaksin Covid-19.
Sri Mulyani mengatakan dalam paparannya pengadaan vaksinasi direncanakan berlangsung hingga 2022 dan "dapat diperpanjang sesuai kebutuhan."
Baca Juga: Indonesia Buka Opsi Impor Daging Sapi
Terkait program vaksinasi, hal ini dilaksanakan berdasarkan:
- kriteria dan prioritas penerima vaksin
- prioritas wilayah penerima vaksin
- jadwal dan tahapan pemberian vaksin
- serta standar pelayanan vaksin.
Menkeu Sri Mulyani menaruh harapan besar melalui program vaksinasi ekonomi Indonesia dapat pulih dari keterpurukan karena masyarakat dapat beraktivitas dengan normal.
Aktivitas, mobilitas, dan kegiatan konsumsi, transportasi dan ekspor akan segera meningkat, kata menkeu.
"Vaksiansi akan terus kita kawal dengan tata kelola yang baik dengan landasan hukum yang tetap, sehingga akuntabel," kata Sri Mulyani melanjutkan.
