Network
BERITA SUBANG - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, bersama dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi, Syekh Essam bin Abed Al Thaqafi, membahas tindak lanjut Digital Collaboration Organization (DCO) dan kerja sama ekonomi digital.
Pembahasan ini diadakan di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada hari Rabu, 9 Juni 2021.
"Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar menjadi lebih konkret," ujar menteri Johnny.
Kerajaan Arab Saudi mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari DCO, organisasi baru yang didirikan untuk meningkatkan kerja sama bidang digital antarnegara anggota Organisasi Konferensi Islam.
Hal ini dikarenakan Menkominfo menyatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi memahami kemajuan dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan Negara ASEAN.
"Hal ini sudah lama diusulkan oleh Kerajaan Saudi dan sudah ada 6 negara yang menjadi anggotanya dan sekretariat jenderalnya berada di Riyadh dan sudah mencakup sekitar 400 juta penduduk,"
"Kerajaan Saudi dan negara-negara pendiri mengharapkan agar Indonesia juga mengambil bagian dari pendiri organisasi tersebut. Di Indonesia ada lebih dari 270 juta penduduk, kalau Indonesia ikut maka pasar ekonommi digital hampir 700 juta,” ujarnya.
Menurut Menkominfo, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G-20 di Davos beberapa waktu lalu.
"Tadi, pukul 14.00 WIB, Duta Besar Arab Saudi datang berkunjung bertemu Saya. Ini dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 yang lalu dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada bulan Februari tahun 2020, yaitu yang berkaitan dengan kerjasama bilateral dan susunan-susunan kerjasama multilateral di bidang teknologi informasi, itu yang tadi yang dibicarakan," ungkapnya.
Baca Juga: Aceh Menjadi Acuan Migrasi Siaran Analog Ke Digital, Telah Mencakup 14 Wilayah
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny menyatakan saat ini prioritas Pemerintah Indonesia berfokus pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya hal itu sudah disampaikan sebelumnya kepada Kerajaan Arab Saudi pada November 2020 lalu.
"Saya telah mengirim surat kepada Menteri ICT Kerajaan Saudi bahwa fokus bangsa Indonesia saat ini adalah menyelesaikan masalah Covid-19 dan recovery economy. Sehingga kerja sama multilateral di tingkat internasional belum menjadi prioritas utama dari tahun yang lalu."
"Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force (DETF) yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti, Kerajaan Saudi sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri DCO tersebut," jelasnya.
Menkominfo menjelaskan selama ini kerja sama bidang ekonomi digital telah dimulai ketika Kerajaan Arab Saudi menjadi penyelenggara G-20 Summit, terkait dengan permintaan tersebut.
Bahkan menurutnya, tahun depan ketika Indonesia mengemban tugas sebagai presidensi G-20, khususnya DETF, maka kerja sama itu akan ditingkatkan lagi.
"Saya menyambut baik, tetapi ini harus berkomunikasi dan membicarakan internal Indonesia, secara khusus dengan Kementerian Luar Negeri akan posisi-posisi dan kebutuhan kerjasama kerjasama multilateral di tingkat Internasional," tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, meskipun sejak awal Pemerintah Indonesia memiliki kerja sama yang terbangun sangat baik untuk pembangunan ekonomi digital, kewenangan penetapan kerjasama multiteral di tingkat internasional berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.
"Leading sector-nya berada pada Kementerian Luar Negeri dan pertimbangan Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah fokus untuk menyesuaikan masalah dari pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi nasional," tegasnya.
Menteri Johnny juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang
"Sejauh ini Kementerian Kominfo Kominfo tentu siap membangun persiapan kerjasama bersama-sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20," ungkapnya.
Menkominfo menyatakan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung di tengah pandemi juga akan menyesuaikan dengan mekanisme yang diatur bersama dan tentu saja mengedepankan protokol kesehatan.
"Tentu, di situ ada mekanisme dan cara aturan komunikasi publik G-20 yang harus kita bersama-sama ikuti. Nah, nanti pasti ada sesi-sesi tertentu di mana komunikasi publik baik oleh penyelenggara Indonesia maupun oleh kepala-kepala negara G-20 tersebut."
"Sejauh ini telah dibangun dan ini bukan hal yang pertama, Indonesia selalu mengikuti G-20 Summit dan tentu tata cara basic yang standar itu sudah ada. Secara khusus kali ini barangkali sama seperti yang terjadi pada saat G-20 di Saudi Arabia, yaitu kita melaksanakan summit pada saat pandemi Covid-19. Jadi, ada banyak yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan," kata Menteri Johnny.
***
