Network
“BPR KR sering mendapatkan suntikan dana dari Pemkab Indramayu melalui APBD, namun faktanya tetap kolap. Sing badog sapa sing nanggung masyarakat? Bli kalem isin,” tegasnya.
Achong mendesak agar para pihak yang punya utang di BPR KR termasuk oknum anggota DPRD agar asetnya di sita terus di lelang untuk membayar nasabah yang simpanan/tabungannya tidak bisa diambil akbiat BPR KR kolap.
“Sita asset debitur nakal dan di lelang, Jangan ambil dari APBD,” tandasnya.
Baca Juga: Bongkar Korupsi BPR KR Indramayu, Bupati Nina Agustina: Segera Lunasi Kreditnya, Itu Uang Rakyat!
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Indramayu, Imron Rosyadi didampingi Kiki Arindi mengatakan perihal BPR KR harus ditelaah secara komprehensif. Artinya mempertimbangkan semuanya, ya BPR KR, juga nasabah agar simpanannya segera diselesaikan.
“Kami menerima tuntutan tersebut dan selanjutnya akan dibahas dalam forum dewan,” kata politikus PKB ini.
Imron mencontohkan, Anggaran itu sudah ada pos-pos pembangunannya, kalau ditarik dari pos A, maka pos tersebut akan berkurang. Kalau iya ada penyertaan anggaran maka pos anggaran yang lain pasti akan berkurang.
“Intinya, butuh kajian lebih mendalam, kalau ditambah modal apakah bisa hidup, berjalan normal atau malah menjadi bancakan,” tandasnya. ***
