Network
BERITA SUBANG - Bupati Subang Kang Jimat ingin curhat ke Pemprov Jawa Barat menyangkut Raperda Ekosistem Investasi dan Optimasi BUMD Subang.
Bupati Subang H. Ruhimat (Kang Jimat) ingin mencurahkan apa yang ada dalam hatinya terkait pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Subang, hususnya lahan eks HGU PTPN VIII.
Hal itu disampaikan Kang Jimat ketika memimpin Rapat Pengembangan Usaha Bidang Agrowisata di Tanah Eks HGU PTPN VIII, bertempat di Ruang Meeting Gracia Hotel Ciater. Kamis, 12 Januari 2023.
Bertindak sebagai moderator, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Subang, H. Rahmat Effendi, S.Sos., M.Si., yang menyampaikan bahwa rapat tersebut memiliki dua agenda.
Agenda pertama yaitu membahas Materi optimalisasi pemanfaatan lahan eks HGU PTPN VIII untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang, dan materi kedua terkait kesiapan pemerintah serta masyarakat Subang menyongsong era industrialisasi di Kabupaten Subang.
Bupati Subang H. Ruhimat membuka rapat tersebut menyampaikan bahwa dirinya ingin mencurahkan apa yang ada dalam hatinya, terkait pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Subang, khususnya tanah eks HGU PTPN VIII.
Kang Jimat juga meminta arahan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapedda Jabar, Biro BUMD, Hukum dan Otda Provinsi Jawa Barat, mengenai 2 peraturan daerah (perda) yang tengah digagas oleh Pemerintah Kabupaten Subang yaitu Raperda Ekosistem Investasi dan Optimasi BUMD.
"Kami ingin curhat, sekaligus ingin mendapatkan arahan dan petunjuk mengenai apa yang tengah kami gagas untuk pembahasan 2 perda yang supporting BUMD, terlebih sumber daya alam Subang yang nampaknya cukup banyak dan melimpah," ungkap Kang Jimat.
Kang Jimat pun menyampaikan, bahwa hadirnya pelabuhan Patimban di Subang akan menghadirkan efek domino.
Salah satunya adalah akan munculnya era industrialisasi, sehingga diperlukan adanya regulasi untuk mengatasi berbagai masalah yang akan muncul ke depannya.
"Dengan kehadiran pelabuhan Patimban akan memunculkan efek domino, salah satunya akan menghadirkan industri dan investasi di Kabupaten Subang.
Namun kami tidak mau sebatas menjadi penonton, sehingga munculah inisiasi 2 perda yang kami ajukan.
Harapannya Perda tersebut bisa mulus dan disetujui oleh pihak provinsi," turur Kang Jimat.
Selanjutnya Kang Jimat juga menjelaskan, bahwa sebelumnya, PTPN VIII merupakan pengguna mayoritas dari keseluruhan luas tanah yang berada di wilayah Kabupaten Subang melalui mekanisme hak guna usaha (HGU) hingga berakhir pada tahun 2002 silam.
"Subang memiliki wilayah yang luas, lebih banyak dikuasi oleh PTPN VIII, dan masa HGU PTPN VIII tersebut sudah habis pada tahun 2002.
Meski HGU sudah habis, tapi tanah eks HGU PTPN VIII tersebut ternyata pengeolaannya dikerjasamakan dengan pihak ke-3," ungkap Bupati Subang.
Bupati menjelaskan efek negatif hadirnya investasi pihak ke-3 yang bekerjasama dengan PTPN VIII.
Kerjasama yang mereka lakukan tidak memberikan efek maksimal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, salah satunya terkait efek pembangunan.
Selain itu, lanjutnya, muncul beberapa masalah seperti isu lingkungan alih fungsi lahan yang berindikasi terhadap bencana alam, ketidak-sesuaian perizinan, rendahnya kontribusi PAD, kerusakan infrastruktur dan kemacetan, hingga kurangnya melibatkan peran masyarakat sekitar.
Juga tidak berkontribusi pada pengembangan UMKM lokal, pengelolaan usaha BUMDes, koperasi dan BUMD.
"Aset ada di kami, wisatawan melintasi ke wilayah kami. Lumayan sekarang cuma kebagian 'kebulnya' (debu/asap) saja," sindir Kang Jimat.
Sebagai penutup Kang Jimat menyatakan harapannya untuk hari esok Subang yang lebih baik, baik bagi rakyat maupun perekonomian daerah.
"Harapan kami, hari esok Subang bisa lebih baik demi kesejahteraan rakyat Subang, maupun demi meningkatkan PAD Subang," pungkasnya. ***
