Network
BERITA SUBANG - Samsat Subang menggaet Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bermitra, bersama Pemerintah Kabupaten Subang dan BJB dalam memberikan pelayanan publik terkait pembayaran pajak.
Upaya ini dilakukan Samsat, bersama Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Subang, bagian dari Pemda Subang agar dapat memudahkan pemberian layanan kepada publik terkait PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Subang Lovita Adriana R dikutip di laman Humas Jabar (humas.jabarprov.go.id) mengatakan updaya baru ini diharapkan dapat memudahkan layanan kepada masyarakat sehingga mereka tidak terlambat dalam membayar pajak.
Baca Juga: Kecelakaan di Tanjakan Emen, Subang, Dua Pengendara Motor Tewas, Motor Hancur Berantakan
Upaya Samsat Subang menggaet BUMDes memang hal baru, berikut penjelasan Lovita Adriana R:
"Cara kolaboratif ini akan bisa mengurangi kerumunan di Samsat Induk, dan tentu saja untuk mewujudkan optimalisasi serapan pendapatan dalam rangka mendukung program-program kesejahteraan pemerintah daerah,” katanya, pada keterangan tertanggal 29 Maret 2021.
Samsat Subang menggaet BUMDes untuk membuat terobosan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Subang.
Ia mengatakan BJB, bersama Pemda Subang telah membuka saluran pembayaran pajak melalui Payment Point Online Banking (PPOB) BUMDes. Total BUMDes yang telah bekerja sama dalam program ini telah mencapai 47 BUMDes.
Baca Juga: Sekilas Tentang Subang Yang Berusia 73 Tahun pada Peringatan Hari Jadi Subang 5 April 2021
"Masyarakat yang membayar PKB dan PBB-P2 melalui PPOB BUMDes akan mendapatkan struk bukti bayar atau surat tanda terima setoran (STTS) PBB-P2," kata Lovita Adriana R.
Ia melanjutkan bukti struk pembayaran yang dikeluarkan PPOB BUMDes Bank BJB memiliki ketetapan hukum, dan status legalitas setara dengan STTS PBB dan untuk PKB.
Upaya Samsat Subang berdayakan BUMDes memang bagian dari inovasi untuk menanggulangi rendahnya pembayaran pajak, termasuk PKB dan PBB.
Kenapa BUMDes jadi pilihan? Karena BUMDes berjejaring di pedesaan, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan pembayaran wajib pajak kendaraan.
Lovita Adriana R menambahkan, meskipun sudah ada layanan online, masyarakat masih banyak yang merasa kesusahan untuk membayar pajak.
"Sebenarnya, membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan sesuatu yang mudah. Namun di balik kemudahan itu, selalu ada problem klasik yang mengurangi daya tarik masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya," kata Lovita.
Hal ini termasuk tetap diperlukannya pembayar pajak untuk hadir di kantor Samsat, serta antrean dalam proses pendaftaran dan pencetakan STNK baru yang membuat wajib pajak kelelahan.
Layanan semakin kendur, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 kerumunan dilarang, sehingga jumlah orang yang terlayani semakin sedikit.
Dengan mengoptimalisasi BUMDes, diharapkan layanan dapat menjangkau pelayanan pajak daerah di pelosok desa.
Menurut Lovita, P3D Subang saat ini tengah mengoptimalisasi seluruh BUMDes. Nantinya bisa menjadi konter pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"Sehingga masyarakat desa tak perlu lagi pergi ke Samsat dan lebih memudahkan bagi warga masyarakat desa yang belum terbiasa dengan pembayaran pajak melalui online sistem," ujarnya.
Kepala P3D Lovita Adriana R. mengungkapkan sebuah fenomena yang kerap terjadi, dimana banyak warga Subang yang memiliki kendaraan, mereka sudah lama tidak mau membayar pajak.
Alasan yang disebut bermacam macam, mulai dari kendaraannya hanya dipakai ke sawah, tidak dibawa ke jalan raya, hingga kendaraan sudah uzur.
Hal ini menyebabkan tunggakan mereka membengkak dan kendaraan, sementara pendapatan pemilik kendaraan banyak yang pas-pasan sehingga tidak mampu membayar tunggakan menggunung tersebut, kata Lovita.
***
