BERITA SUBANG - Respon keluhan masyarakat Subang terkait bansos/BLT tidak tepat sasaran, Wabup Subang gelar rakoor bahas DTKS.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi menggelar rapat koordinasi membahas Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang menjadi dasar data penerima manfaat program bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah.
Kegiatan itupun dihadiri Sekda Subang H.Asep Nuroni, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Subang --H. Rahmat Effendi, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang --H. Deden Hendriana, juga Kepala Disdukcapil Subang --H. Sumarna, bertempat di Aula Sawala Salapan, Fave Hotel pada Senin 19 September 2022.
Baca Juga: Brigadir J Sempat Tolak Permintaan Putri Candrawathi Berduaan di Kamar, Namun Begini Akhirnya
Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam sambutannya menyebutkan bahwa rakoor ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait sasaran penerima manfaat bansos yang kurang tepat
"Diharapkan nantinya penerima bansos tepat sasaran melalui DTKS yang berkualitas," ucap Rahmat.
Sedangkan Wabup Subang Agus Masykur Rosyadi berharap dengan diadakannya rakor tersebut, mampu menuntaskan berbagai permasalahan mengenai data.
Wabub Subang mengajak seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan DTKS tersebut, serta meminta penjelasan dari pihak Pusdatim Kemensos RI mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.
"Saya berikan waktu seminggu untuk menuntaskan permasalahan data, dan ini harus dimonitoring progres tiap harinya, sampai mana. Untuk Dinsos harus benar-benar teliti dalam mengupdate data sasaran," lanjutnya.
Sementara Kepala Dinsos Subang --H. Deden Hendriana menyampaikan, mengenai penetapan DTKS di Kabupaten Subang hingga saat ini pada bulan Juli 2022 tercatat 1.206.176 jiwa dan Agustus 2022 sebanyak 1.205.880 jiwa.
"Saat ini sedang kami lakukan perbaikan sebanyak 60.998 jiwa dengan Disdukcapil Subang," ujar H. Deden.
Berikutnya, terkait tujuh isu strategis yang berkembang saat ini, mulai dari kepala keluarga yang masuk DTKS belum semuanya menerima bansos, kompetensi operator tentang update DTKS belum maksimal, dan dukungan terkait verivali DTKS belum memadai hingga masyarakat prasejahtera masih belum memiliki adminduk.
Kegiatan itu pun, lanjut Kadisos Subang, dilakukan Dinsos Subang dengan pihak terkait ke depannya, seperti pelatihan dan edukasi tentang kompetensi kinerja bagi seluruh operator SIKS-NG.
Pendampingan kegiatan update DTKS dan penerima bantuan, penyisiran pemenuhan adminduk tidak valid dan yang belum memiliki, serta koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan antara stakeholder dari tingkat RT hingga Kemensos RI.
Selanjutnya, Kepala disukcapil Subang --H. Sumarna menyampaikan, berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya bersama Dinsos Subang mengenai DTKS Kabupaten Subang salah satunya koordinasi dengan operator desa, penyandingan hingga konsolidasi data.
Sumarna, menambahkan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Dinsos Subang akan melaksanakan rencana aksi pencocokan dan penelitian bagi adminduk non aktif bersama pelayanan jemput bola pembuatan adminduk (KTP/KK) bagi warga yang tidak memiliki adminduk.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Perekonomian Setda Subang, para Camat se-Kabupaten Subang, para kepala desa dan para Operator SIKS-NG Desa se-Kabupaten Subang serta tamu undangan lainnya secara virtual.***
Dapatkan berita terkini, informasi terbaru dan kabar terkini dari BeritaSubang.com melalui Google News.