Network
BERITA SUBANG - Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti pasrah jika pun polisi menahan dirinya, hal itu ketika dia memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau ditahan berarti terbukti adanya represifitas, tapi saya sih terima-terima saja," kata dia seperti dikutip dari Antara, Senin 21 Maret 2022.
Lantas kata dia, yang menjadi urusannya adalah bagaimana sebetulnya proses akuntabilitas itu sendiri.
"Jadi, yang perlu dilihat ditanya ke polisi apakah ditahan atau tidak," ujarnya.
Fatia menyambangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 12.45 WIB dirinya pun siap apabila pihak polisi menahan dirinya dengan segala konsekuensi dari konten YouTube tersebut dan siap membuka data yang dimilikinya kepada publik.
"Kalau kami, siap dengan konsekuensi ini dari awal dan siap buka data ke publik," ucap dia.
Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka bersama Haris Azhar, mantan Kordinator KontraS yang notabene seniornya di KontraS.
Tak pelak keduanya pun berstatus tersangka atas laporan Luhut Binsar Panjaitan dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.
Baca Juga: KontraS, Walhi dkk Ungkap Lord Luhut di Balik Eksploitasi Emas di Intan Jaya Papua
Kasus dugaan pencemaran nama baik itu berawal dari acara diskusi secara virtual di akun YouTube Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya".
Penetapan kedua tersangka oleh Polisi lantaran kedua belah pihak tidak ada damai, padahal Polda Metro Jaya mengklaim sudah berupaya memberikan ruang mediasi, namun upaya tersebut kandas, alias tidak membuahkan hasil.
Dampak video yang tersebar di tengah publik tersebut membuat Luhut Binsar Panjaitan geram, namanya dikaitkan dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Baca Juga: KontraS Diminta Klarifikasi Lantaran Sebut Lord Luhut Dibalik Eksploitasi Tambang Emas di Papua
Karena, pada diskusi di video itu membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.***
