Viral Satwa Langka Diobral di Medsos, Pakar Hukum: Polisi Harus Turun Tangan

- 2 Oktober 2021, 15:31 WIB
Ilustrasi dua orang utan
Ilustrasi dua orang utan /Foto: Pixabay/ Christel SAGNIEZ/

BERITA SUBANG - Aksi jual beli binatang langka dan dilindungi kembali viral di media sosial (medsos). Diduga aksi jual beli itu adalah pemilik akun Instagram @juragan_insyaf.

Dalam postingannya tampak beberapa hewan yang dijual seperti orangutan dan satwa lainnya. Akun yang diikuti lebih dari 4.000 pengikut dalam bionya menuliskan, "Ready stok, siap kirim sepulau Jawa. Ragu transaksi siap pake jasa rakber. Garansi barang sehat dan sesuai seperti chat di awal."

Aksi ilegal tersebut memantik sangkaan Ketua Animal Defenders Indonesia (ADI), Doni Herdaru. Bahkan pihaknya mengaku sudah mencoba melaporkan kasus ini via Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

"Namun, prosesnya yang rumit dan berbelit untuk pelaporan onlinenya, membuat orang enggan dan frustasi dalam melaporkan hal-hal seperti ini. Bahkan orang yang dengan semangat melindungi lingkungan yang tinggi sekalipun, akan merasa useless dan keburu hilang," ucap Doni kepada wartawan, Jakarta, Sabtu 2 Oktober 2021.

Baca Juga: ADI Temukan Pedagang Daging Anjing di Pasar Milik Pemprov DKI, Pakar: Ini Kriminal, Langgar UU

Karennya ADI mendesak kasus pidana penjualan satwa langka yang dilindungi ini diusut pihak kepolisian. "Polisi pun bisa menangkap dan mengusut jaringan penjualan satwa dilindungi," ucapnya.

Menanggapi kasus tersebut, Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menyebut penjualan satwa liar dan langka di media sosial melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE), perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Ia menambahkan bahwa maraknya jual beli satwa dilindungi berpotensi hilangnya kemampuan adaptasi hewan tersebut karena hidup di luar habitatnya. "Bahkan berpotensi hewan tersebut tidak terurus maupun mengalami kematian sehingga akan menggangu ekosistem alam hayati," ujar Suparji.

Karena aksi tersebut melanggar ketentuan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. "Dalam Pasal 1 Undang-Undang Konservasi Hayati terdapat pengertian satwa liar yang merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia," katanya.

Halaman:

Editor: Edward Panggabean


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah