Network
BERITA SUBANG - Pengamat Komunikasi Publik Emrus Sihombing mengatakan seyogyanya Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan tidak memanfaatkan fasilitas negara, seperti meminta atau membiarkan Juru Bicara Kemenko Kemaritiman Jodi Mahardi (JM) memberi pendapat di ruang publik terkait somasi kepada Haris Azhar (HA).
"Jika LBP melayangkan somasi terhadap HA, sebagai Menteri Koordinator (Menko), maka sangat tepat, ditugaskan atau tidak oleh LBP, juru bicara JM memberi pendapat terkait somasi tersebut, seharusnya mengangkat juru bicara pribadi untuk memberi pandangan atas nama pribadi LBP," ujar Emrus dalam keterangannya, Jakarta, Minggu 29 Agustus 2021.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti diminta memberikan klarifikasi, lantaran sebut Lord Luhut dibalik penguasaan eksploitasi emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.
"Atau LBP sendiri yang memberi pendapat. Jangan menggunakan fasilitas negara, seperti meminta atau membiarkan JM memberi pendapat di ruang publik," tutur Direktur Eksekutif Emrus Corner itu.
Baca Juga: KontraS Diminta Klarifikasi Lantaran Sebut Lord Luhut Dibalik Eksploitasi Tambang Emas di Papua
Emrus menyarankan agar Luhut melarang Jodi memberikan komentar tentang aktivitas LBP secara pribadi. Menyusul diskusi virtual antara Haris Azhar dan Fatia yang ditayangkan di kanal Youtube Haris Azhar dengan tema "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! #Ngehantam".
"Karena itu, dengan kerendahan hati, saya menyarankan agar LBP sebagai manajer yang baik segera melarang dan menyetop JM memberi komentar tentang aktivitas LBP sebagai pribadi.
Lanjut Emrus, meskipun Luhut menugaskan Jodi untuk memberi pandangan di ruang publik tentang aktivitas LBP sebagai pribadi, seharusnya sebagai juru bicara profesional kementerian koordinator, Jodi harus berani menolak Luhut.
"Jadi, jangan "manut" jika itu bukan status dan perannya. Singkatnya, tolak," tandas Dosen UPH itu.
Di dalam diskusi tersebut Fatia menyebutkan bahwa ada keterlibatan PT Toba Sejahtera dalam bisnis tambang di Papua. Salah satu pemilik saham di perusahaan itu adalah Luhut Pandjaitan.
"Kita tahu juga Toba Sejahtera ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini," kata Fatia.
Juru bicara Menkomarves Jodi Mahardi menepis tudingan yang disampaikan kedua orang tersebut pada sesi wawancara di akun youtube Haris Azhar bahwa menteri Lord Luhut dibalik bisnis tambang di Papua bersama para mantan Jenderal.
"Pak Luhut dan PT Toba Sejahtera melakukan bisnis tambang di Papua, kami mohon keduanya memberikan klarifikasi dan bukti. Karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta," kata Jodi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021.
Jodi menjelaskan pihaknya menunggu penjelasan dari Fatia dan Haris Azhar atas percakapan itu, karena pihaknya harus menjaga demokrasi di Indonesia yang harus dijaga dengan melindungi dari abuse pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang sangat mudah melemparkan isu dan fitnah.
"Supaya tidak dibilang kita sewenang-wenag, atau dibilang antikritik atau upaya pembungkaman, maka kami tunggu penjelasannya," ungkap Jodi Mahardi.***
