Network
BERITA SUBANG - Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) H. Hari Haerul menyoroti administrasi negara terkait kebijakan Bupati Subang.
Hari Haerul mengingatkan Bupati Subang agar menempuh seluruh tahap administrasi yang perlu dipenuhi.
Dari hasil penelusurannya, hari mengatakan kebijakan pada proyek pembangunan Bupati Subang di Bukit Nyomot diduga tidak disertai dengan proses administrasi yang semestinya.
"Masalahnya kan di proyeknya Pak Bupati ini (diduga) administrasi negaranya gak ditempuh, seharusnya bagian aset itu masuk dulu," ucapnya melalui vice note WhatsApp, Sabtu 1 Mei 2021.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziah Peringatan May Day 2021 di Tengah Covid-19 Akui Tingkat Pengangguran Bertambah
"Artinya biar gak (berpotensi) tumpang tindih asetnya, atas nama negara dulu, bukan aset atas nama pribadi," imbuhnya.
"Setelah aset selesai, sudah bagian hak atas nama negara, jadi gak (akan) campur aduk dengan aset pribadi bupati, baru program berjalan. Kan seharusnya begitu," urainya.
Hari Haerul mengingatkan, proses administrasi negara harus ditempuh Bupati Subang dalam proyek Bupati di Bukit Nyomot yang ternyata diduga merupakan aset pribadi Bupati.
"Ini memang solusinya itu harus swasta murni, jadi jangan masuk semua. Swasta masuk, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masuk, semua masuk ke sana," sarannya.
