Network
BERITA SUBANG-Pengamat politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK terhadap Azis Syamsuddin tidak boleh hanya berhenti di tempat. Kekhawatiran ini ia sampaikan berkaca pada insiden yang terjadi dalam kasus Setya Novanto alias Setnov.
"Kita bisa berkaca pada kasus Setya Novanto. Sempat tertunda karena harus menunggu Badan Kehormatan Dewan. Saya pikir dalam upaya untuk penegakan hukum itu bukan hanya harus ditindak secara efisien, tapi harus dilakukan dalam jangka yang singkat," tutur Arif Susanto dalam diskusi daring, Kamis 29 April 2021.
Ia juga menyoroti ada berbagai upaya banyak pihak dalam menghalangi penangkapan dan penindakan terhadap Setnov.
Baca Juga: DPR Minta Pemberantasan Separatis di Papua Harus Terstruktur
Menurut Arif Susanto, Azis Syamsuddin seharusnya berupaya membersihkan nama DPR dari jerat korupsi, alih-alih malah turut terseret di tengah kasus. Dalam catatannya, selama ini partai politik kerap kali terlibat dalam perburuan "rente" korupsi.
Misalnya, kata dia, pada kasus korupsi KTP elektronik, impor pangan, pembangunan infrastruktur, hingga pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Ia mengatakan, pada mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK pun, kerap kali tersangka pelaku korupsi merupakan anggota dewan atau kepala daerah.
Baca Juga: Lebih 3 Ribu Orang Meninggal Tiap Hari di India Karena Covid-19
"Mestinya Azis Syamsuddin sebagai pimpinan dewan bukan hanya prihatin terhadap fakta ini. Tapi lakukan upaya untuk menghentikan. Gimana supaya jumlah anggota DPR yang masuk radar KPK nggak makin lama makin bertambah," tambah dia.
