Network
BERITA SUBANG -Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan Partai Demokrat perlu membenahi diri agar tidak sarat dengan oligarki atau politik dinasti keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau begini memang Partai Demokrat menjadi partai keluarga dan tidak ada bedanya dengan partai-partai lain yang memang one person show atau sangat dipengaruhi oleh oligarki atau dinasti keluarga," ujar Refly Harun seperti dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 15 Maret 2021.
Refly Harun mencontohkan, kentalnya dinasti keluarga SBY bisa dilihat rotasi jabatan seperti jabatan Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum yang dikuasai keluarga SBY.
"Kita tahu itu akan berganti-ganti. Kalau Ketua Majelis tinggi berhalangan, maka akan digantikan oleh Wakil Ketua Majelis tinggi yang tidak lain adalah Ketua Umum. Kemudian kalau Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum yang akan menggantikan. kalau begini memang Demokrat sudah menjadi partai keluarga," kata Refli Harun.
Refli Harun juga mengkritik AHY yang tiba-tiba menjabat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tanpa kaderisasi yang jelas.
Baca Juga: Tak Terima Nama Kampus dan BEM Dicatut AHY, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Partai Demokrat
"Bagaimana mungkin AHY tiba-tiba menjadi Ketua Umum partai politik tanpa kaderisasi dan meniti jenjang karier yang jelas. Hal tersebut harus menjadi koreksi dari Partai Demokrat.," kata Refly Harun.
Refli Harun berpendapat, walaupun AHY dikenal sebagai sosok yang mapan, bahkan disebut-sebut juga sebagai calon presiden 2024, namun kaderisasi partai politik harus ditaati.
Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat pada kongres 2020 secara aklamasi mengangkat AHY putra SBY sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan.
AHY diketahui baru bergabung dengan Partai Demokrat sekitar 2016 setelah memutuskan pensiun dini dari TNI Angkatan Darat.
AHY kemudian ditunjuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sylviana Murni yang menjadi calon wakilnya. Saat itu, SBY adalah Ketua Umum DPP Demokrat.
Baca Juga: Hidupkan Proyek Mangkrak SBY, Jokowi Akan Jadikan Hambalang Tempat Pelatihan Atlet Nasional
Pada 2018, di Partai Demokrat, AHY diberikan 'jabatan' sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
Dalam beberapa kepengurusan Partai Demokrat sejak ikut pentas politik, tercatat beberapa nama yang dekat dengan SBY sempat menduduki posisi tinggi di partai tersebut.
Kemudian, pada DPP Demokrat periode 2010-2015, saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum di Kongres Bandung, nama Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menjadi Sekretaris Jenderal
Sederet nama lainnya yakni Sartono Hutomo (sepupu SBY) menjadi Wakil Bendahara Umum, Agus Hermanto (adik ipar SBY) sebagai Komisi Pemenangan Pemilu.
Baca Juga: Jhoni Allen Marbun Nilai Gatot Nurmantyo Asbun Soal Tuduhan Kudeta AHY
Agung Budi Santoso (Keluarga Hadi Utomo, Ipar SBY) menjabat Sekretaris Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Serta, Hartanto Edhie Wibowo (Sepupu SBY) menjadi Ketua Departemen BUMN.
Pada kepengurusan DPP Demokrat 2015-2020, pemilik suara sah di partai itu tetap meminta SBY menjadi Ketua Umum. Melanjutkan kepengurusan pasca KLB di Bali pada Maret 2013.
Beberapa nama keluarga seperti Hadi Utomo (Anggota Majelis Tinggi), Agus Hemanto (Wakil Ketua Dewan Pembina), Agung Budi Santoso (Wakil Bendahara Umum), Edhie Baskoro (Ketua Bapilu), Pramono Edhy Wibowo (adik ipar, Ketua Badan Pembinaan Organisasi).
Pada Kongres Demokrat di Jakarta pada 2020, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon tunggal.
Ia akhirnya terpilih secara aklamasi, lalu menggantikan bapaknya SBY untuk memimpin partai hingga lima tahun ke depan.
Beberapa nama keluarga selain AHY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (Wakil Ketua Umum), dan Sartono Hutomo (Sepupu SBY, Ketua Departemen Perekonomian Nasional).***
