Network
BERITA SUBANG - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menanggapi kisruh yang bergulir di Partai Demokrat terkait acara yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD). Ia menegaskan bahwa pemerintah sejak Era Megawati, SBY, hingga Jokowi tak pernah melarang KLB.
Acara yang dilaksanakan Jumat, 5 Maret 2021, bertempat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat, yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staff Presiden (KSP).
Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan tersebut, karena berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," kata Mahfud melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, pada Sabtu 6 Maret 2021.
Mahfud juga menjelaskan bahwa seperti ini pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya. Ia mencontohkan di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah memiliki permasalahan yang sama.
Pemerintah pada saat itu tidak mencampuri permasalahan perebutan PKB oleh Matori Abdul Jalil dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hal ini karena masalah tersebut merupakan permasalahan internal partai.
"Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," tulis Mahfud.
Contoh lain yang di tulis Mahfud, saat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Persoalan internal PKB versi Parung vs Ancol di tahun 2008.
"Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," ujarnya.
Lebih lanjut Mahfud menyampaikan bahwa Pemerintah juga belum menerima laporan atau permintaan legalitas hukum baru dari PD versi KLB Deli Serdang, yang disebut sebagai KLB abal-abal oleh AHY.
"Bagi Pemerintah sekarang, ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas Partai," tulisnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021 memilih Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah kedua nama tersebut diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.
Jhoni Allen membacakan voting KLB yang dilakukan di Deli Serdang tersebut dimana terlihat dukungan peserta KLB lebih banyak diberi ke Moeldoko.
"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen.
Setelah terpilih menjadi Ketua Umum, Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada peserta KLB. Dia mengatakan KLB ini telah melahirkan Partai Demokrat yang demokratis.
"Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan umum dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi Saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC dan organisasi sayap, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern!" kata Moeldoko di acara KLB.***
