Faisal Basri Sebut Kasus Pajak Bakal Sulit Tersentuh

3 April 2023, 06:40 WIB
Ekonom senior Faisal Basri /ANTARA/Wahyu Putro

BERITA SUBANG-Ekonom senior Faisal Basri memperkirakan sejumlah kasus di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal sulit tersentuh karena terlalu banyak beking.

“Sadar enggak sih, DJP itu adalah direktorat jenderal yang tidak tersentuh kecuali oleh Tuhan. Jadi kelakuannya, sepak terjangnya itu tidak bisa diaudit, bebas audit,” kata  Faisal dalam Diskusi Publik yang digelar Indef bertajuk Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta secara daring, Jakarta, Selasa  28 Maret 2023.

Menurut Faisal, hal itutidak lepas dari lemahnya pengawasan di internal Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Menkeu Sebut THR dan Gaji ke 13 ASN dan TNI Tidak Penuh

Akibatnya muncul analogi bahwa DJP adalah direktorat yang tidak tersentuh oleh lembaga manapun, kecuali Tuhan.

Suka atau tidak, lanjut Faisal, DJP saat ini menjadi lembaga yang bebas audit. Untuk mengauditnya perlu birokrasi yang bertele-tele. Yakni, izin dari Menteri Keuangan (Menkeu) terlebih dahulu.

Bahkan lembaga tinggi negara sekelas BPK sulit bisa menjangkau DJP.

 Baca Juga: Soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun di DPR, Jokowi Perintahkan Ini ke Mahfud

“BPK tidak bisa masuk mengaudit sesuai dengan tanggung jawab konstitusi, tidak bisa harus seizin Menteri Keuangan, dan minta izinnya lama, sehingga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan atau menerobos ketentuan yang super melindungi pajak ini,” katanya.

Di era Susilo Bambang Yudhoyonon (SBY), Faisal menjadi salah satu yang menggugat aturan audit DJP harus mendapat izin dari Kemenkeu, ke MK.

Saat itu, Menteri Keuangan bersama Dirjen Pajak menghadiri langsung guna mengawal agar DJP tetap kebal.

Baca Juga: Jadwal TV Trans7 Hari Senin 3 April 2023 dan Link Trans7: Secret Story, POV, Selebrita Pagi, Bocah Petualang

“Saya juga mantan kepala LPEM FE UI ada di pihak yang menuntut DJP itu tidak kebal dari audit. Kami kalah total ,” ungkap Faisal.

Menurut Faisal Basri, DJP bisa dibersihkan dengan audit kredibel yang transparan.

Peran KPK juga harus ditingkatkan terutama jika  ada pegawai pajak yang memiliki harta fantastis.

 “Untuk level unit kerja pemerintahan seharusnya berlaku early warning system. Misalnya ada pejabat pajak yang gajinya berapa, tapi tiap hari ke mal, belanja mulu. Nah, harusnya sistemnya itu memiliki radar,” ungkap Faisal.***

Editor: Tommy MI Pardede

Tags

Terkini

Terpopuler